apakabar.co.id, BANJARMASIN – Gaung mengembalikan Ibu Kota Kalsel ke Banjarmasin masih menggema. Apalagi pemindahan sebelumnya disebut-sebut cacat hukum.
Kekinian, Anggota Komisi I DPRD Kalsel Siti Ayu Ferbria Roosani mengungkap fakta. Bahwa pemprov tak detail soal pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru dua tahun lalu.
“Saat rencana pemindahan Ibu Kota Kalsel ke Banjarbaru 2021 lalu, kami di Komisi I pernah diundang dalam rapat tersebut. Namun kami tidak secara transparansi dijelaskan terkait kegiatan pemindahan ibu kota itu,” ucap perempuan yang akrab disapa Tatum itu, Rabu (29/5).
Menyegarkan ingatan, Ibu Kota Kalsel dipindah ke Banjarbaru dua tahun silam. Ditandai dengan terbitnya UU Provinsi Kalsel 2022.
Pemindahan ini terkesan senyap. Pemko hingga DPRD Banjarmasin bahkan merasa tak terlibat.
Pada 2022, Pemko Banjarmasin sempat mengajukan gugatan pemindahan ibu kota ini lewat Mahkamah Konstitusi. Namun tak berlanjut. Hingga baru-baru ini, gaungnya muncul lagi.
Tatum paham jika ada upaya mengembalikan ibu kota ke Banjarmasin. Kata dia tak salah.
Apalagi Banjarmasin punya sejarah panjang. Segala kebutuhan ibu kota ada di sini. Bahkan secara pribadi dia mendukung jika memang harus dikembalikan.
Namun Tatum terbuka. Jika membawa nama lembaga, ia tak bisa sendiri. Butuh satu frekuensi sesama anggota DPRD. Terutama dari fraksi partainya.
“Secara pribadi alasan-alasan yang disampaikan sah saja dan benar kalau Banjarmasin ingin dikembalikan jadi ibu kota. Namun karena kami adalah fraksi mau tidak mau kami menunggu arahan,” ungkap politikus Gerindra itu.
Misi mengembalikan status ibu kota Banjarmasin kembali bergaung sejak pertengahan Mei ini. Bahkan hingga sampai Senayan.
Sejumlah budayawan, akademisi hingga aktivis hukum pengadu ke DPD RI. Mereka diundang hadir dalam rapat antara Komite I dan Kemendagri.
Di hadapan petinggi Kemendagri, para aktivis itu menyuarakan Banjarmasin jadi ibu kota lagi. Aspirasi mereka disambut dan masuk dalam notulen rapat tersebut.
“Akan kita pelajari, dan memfasilitasinya sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Tomsi Tohir.
