OPINI
Diplomasi Ekologis dan Pahlawan Baru di Era Krisis Iklim
Oleh: Djoko Subinarto*
Perubahan iklim alias climate change bukan lagi konsep akademik yang cuma dibahas dan diulas di ruang kuliah ber-AC. Ia sudah mengetuk pintu rumah kita.
Kadang berupa banjir, kadang kekeringan nan panjang. Kadang cuma cuaca dan suhu yang kian sukar ditebak. Dunia pun berubah. Begitu pula halnya diplomasi, ikut berubah.
Dulu, diplomasi adalah perkara garis batas, perjanjian dagang, dan gengsi nasional. Sekarang, yang dipertaruhkan kian luas, yakni masa depan planet Bumi ini. Tidak ada lagi “urusan negara lain”. Pasalnya, kalau satu negara saja gagal menjaga hutan, semua negara ikut terimbas panas.
Saat ini, ada diplomat yang datang ke forum dunia, bukan membawa pidato kemenangan, tapi malah membawa kegelisahan. Mereka berbicara tentang hutan yang ditebang, permukaan laut yang naik, dan udara yang makin tipis.
Maka, diplomat ekologis di meja perundingan iklim pun harus dua kali berpikir sebelum berbicara. Pertama, ia berbicara untuk negaranya. Dan kedua, ia berbicara untuk Bumi. Dan tentu tidak mudah untuk menyeimbangkan keduanya.
Adu Moralitas
Negosiasi iklim itu rumit. Ia bukan sekadar debat angka-angka dan komitmen. Ia adalah adu moralitas dalam bahasa diplomasi. Kadang terselip antara tanda koma dan jeda kalimat yang menentukan masa depan jutaan orang.
Di sanalah prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) berperan. Semua negara memiliki tanggung jawab yang sama. Sayangnya, tidak setara. Negara maju menanggung beban sejarah emisinya, negara berkembang menanggung beban dampaknya. Itu realitanya.
CBDR bukanlah jargon. Ia adalah perisai moral bagi diplomat ekologis dari belahan Selatan dunia. Prinsip itu mengingatkan bahwa keadilan ekologis tidak bisa disamakan dengan pembagian beban yang rata. Tegasnya, keadilan butuh konteks, bukan hitung-hitungan kalkulator.
Diplomasi ekologis sendiri berjalan di garis tipis antara etika dan kepentingan. Kadang, diplomat harus menelan pil pahit demi menjaga hubungan. Tapi, yang benar-benar hebat adalah mereka yang bisa membuat moralitas dan pragmatisme berdamai di satu meja.
Para diplomat ekologis bukan lagi sekadar pembaca naskah dari kementerian luar negeri, tapi penerjemah nurani global. Mereka bicara atas nama generasi yang belum lahir. Mereka tahu, kegagalan dalam satu konferensi bisa berarti hilangnya pulau kecil di Pasifik atau punahnya spesies di hutan tropis.
Tantangan terbesar dari diplomasi ekologis adalah waktu. Alam tak mengenal tenggat politik. Ia tak peduli kapan masa jabatan presiden berakhir atau kapan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB ) ditutup. Sementara diplomasi hidup dari negosiasi yang lambat, penuh kalkulasi, dan seribu catatan kaki.
Itulah ironi diplomasi di era krisis iklim. Kita berpacu melawan waktu dengan langkah birokrasi. Di satu sisi, dunia butuh keputusan cepat. Di sisi lain, diplomasi adalah seni menunda dengan elegan. Tapi Bumi tidak pernah menunggu. Ia bereaksi.
Lihatlah Eropa yang payah kepanasan, Amerika Latin yang dihantam kekeringan, dan Asia Tenggara yang disapu banjir berkepanjangan. Semuanya bukan ramalan, tapi realitas. Dalam konteks inilah, diplomasi ekologis menjadi panggung baru bagi para pahlawan iklim.
Mereka berjuang, bukan dengan senjata atau retorika heroik, melainkan dengan data, peta emisi, dan kesabaran menghadapi negosiator dari negara yang masih menganggap green economy sebagai kemewahan. Mereka tahu, kemenangan hari ini tidak selalu berarti tepuk tangan riuh. Kadang hanya berarti satu klausul yang lolos dari penghapusan.
Tapi, dari situlah perubahan bisa dimulai, dari kalimat yang disepakati dengan susah payah, dari pasal kecil yang mungkin kelak menyelamatkan nyawa manusia. Seperti pepatah lama, “kata bisa mengubah dunia,” diplomasi ekologis membuktikan bahwa kadang dunia memang berubah karena selembar dokumen.
Posisi Indonesia
Di balik layar, para diplomat ekologis harus memelihara kepercayaan, membangun jembatan antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur. Tidak ada yang lebih sulit daripada mengajak semua negara sepakat atas sesuatu yang tidak terlihat: suhu, emisi, karbon. Tapi, itulah seni diplomasi ekologis, yakni meyakinkan tanpa menuduh, menekan tanpa mengancam.
Indonesia memegang posisi penting dalam gelanggang ini. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, ia bukan sekadar peserta, tapi penentu. Suara Indonesia di forum iklim bukan hanya tentang emisi, tapi juga tentang martabat global Selatan yang menolak menjadi korban terus-menerus.
Ketika diplomat kita berbicara tentang reforestasi, transisi energi, dan ekonomi biru, yang mereka bawa bukan sekadar program, melainkan semangat untuk menempatkan etika dalam kebijakan. Sebab diplomasi ekologis, pada akhirnya, adalah soal keberanian moral untuk menolak kompromi yang melukai Bumi.
Namun, diplomasi ini tidak akan bertahan tanpa dukungan rakyat. Karena pahlawan sejati dalam perang melawan krisis iklim bukan hanya para diplomat di Jenewa atau New York, tapi juga para petani yang menanam pohon kembali, para nelayan yang menjaga laut, dan warga masyarakat yang menolak menebang hutan untuk sawit instan.
Ketika rakyat sadar bahwa menjaga Bumi adalah bentuk diplomasi paling jujur, barulah diplomasi ekologis menemukan kekuatannya yang sesungguhnya, berupa legitimasi moral dari bawah.
Sekarang ini, kita semua sedang menyaksikan babak baru sejarah diplomasi dunia, di mana kekuasaan tidak lagi diukur dari jumlah senjata, tapi dari komitmen mengurangi emisi. Di mana pahlawan tidak datang dari medan perang, melainkan dari ruang perundingan. Dan di mana kemenangan tidak dirayakan dengan parade, melainkan dengan hadirnya udara yang lebih bersih.
Mungkin itulah makna baru dari heroisme abad ke-21, yakni keberanian untuk berpihak pada Bumi, bahkan ketika keuntungan politiknya tipis. Karena pada akhirnya, diplomasi ekologis adalah tentang memilih untuk tidak menyerah, meski dunia terus memanas.
Mereka yang duduk di meja perundingan iklim paham bahwa pekerjaan mereka sering kali tak berujung tepuk tangan. Tak ada siaran langsung di televisi, tak ada medali emas di dada. Akan tetapi, justru di ruang senyap itulah masa depan kita semua dirundingkan. Satu kesepakatan kecil bisa mencegah krisis yang lebih besar.
Diplomasi ekologis adalah panggilan nurani. Ia menuntut keseimbangan antara idealisme dan realitas. Antara suara hati dan kalkulasi ekonomi. Dan di situlah letak keindahannya, ketika manusia berusaha menjaga planet ini, bukan karena diwajibkan, tapi karena tahu bahwa tanpa Bumi yang sehat, semua perjanjian dan ambisi akan lenyap begitu saja.
Di masa depan, mungkin sematan gelar “pahlawan” akan lebih sering diperuntukkan pada mereka yang berhasil menurunkan emisi karbon, ketimbang menaklukkan musuh di medan perang. Dan keberanian bukan lagi perkara melawan penjajah, tapi perkara melawan kebiasaan yang menghancurkan Bumi perlahan-lahan.
Maka, ketika seorang diplomat menolak menandatangani kesepakatan yang tidak adil bagi lingkungan, ia sesungguhnya sedang menulis bab baru sejarah kemanusiaan, yakni bab tentang keberanian intelektual, tentang heroisme yang lahir dari kesadaran ekologis. Di sinilah agaknya diplomasi menemukan kembali jiwanya. Ia bukan sekadar alat kekuasaan, tapi wujud kasih nan nyata terhadap rumah bersama bernama Bumi.
*) Kolumnis dan Alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY