NEWS
Krisis Sumatera Memburuk, Koalisi Sipil Ultimatum Prabowo!
apakabar.co.id, JAKARTA - Koalisi besar organisasi masyarakat sipil mengeluarkan ultimatum kepada Presiden agar segera menetapkan krisis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Mereka menilai dampak kemanusiaan, ekologis, dan sosial ekonomi di tiga provinsi itu sudah jauh melewati batas kemampuan pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi penuh negara.
Hingga 8 Desember 2025, BNPB mencatat 974 orang meninggal dan 298 hilang. Jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu, sementara banyak wilayah masih terisolasi karena akses jalan putus dan jaringan komunikasi lumpuh. Kondisi ini membuat evakuasi dan distribusi logistik berjalan lambat, dan mereka memperkirakan jumlah korban akan terus bertambah.
Kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia disebut berada dalam situasi paling kritis. Minimnya layanan kesehatan inklusif, kebutuhan dasar perempuan seperti pembalut dan sanitasi aman, hingga ketiadaan perlindungan di lokasi pengungsian menambah risiko kekerasan dan pengabaian.
Kerusakan infrastruktur meluas, rumah-rumah hancur, lahan pertanian dan usaha musnah, serta aktivitas ekonomi berhenti total.
Menurut koalisi, skala bencana ini tak mungkin ditangani pemerintah daerah sendirian. "Diperlukan intervensi penuh pemerintah pusat, termasuk pendanaan, tenaga, dan rekonstruksi terpadu," kata Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, dalam siaran persnya, Rabu (10/12).
Mereka juga menegaskan bahwa warga terdampak memiliki hak konstitusional untuk menuntut bukan hanya negara, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan ekologis. Eksploitasi berlebihan, pelanggaran izin, hingga aktivitas ilegal disebut menjadi penyebab struktural bencana yang harus dibuka lewat investigasi nasional.
Mereka bahkan menilai kasus ini telah masuk kategori Kejahatan Ekosida, sehingga pertanggungjawaban pidana harus diproses. Koalisi menilai penetapan bencana nasional akan membuka jalan bagi investigasi lintas daerah, mempercepat penanganan, serta memastikan negara hadir penuh tanpa tersandera birokrasi.
Mereka juga mendorong pemeriksaan mendalam untuk mengungkap siapa pemilik perusahaan yang terlibat, siapa penerima manfaatnya, dan sejauh mana hubungan mereka dengan pejabat publik dan kontestasi politik. Koalisi ini terdiri dari lebih dari seratus organisasi, mulai dari WALHI di berbagai wilayah, YLBHI dan seluruh LBH daerah, Greenpeace Indonesia, JATAM, ICW, PBHI, PWYP Indonesia, hingga berbagai jaringan advokasi lingkungan, perempuan, dan anti-korupsi di seluruh Indonesia.
Mereka menutup seruan dengan satu tuntutan utama: Presiden harus segera menetapkan status bencana nasional demi keselamatan warga dan masa depan masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Koalisi 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY