LINGKUNGAN HIDUP

Indonesia Punya 66 Primata, Lebih dari Separuh Berstatus Terancam

Sebagian besar primata Indonesia kini berada di ambang kepunahan. Data terbaru menunjukkan bahwa krisis itu bukan lagi ancaman masa depan, melainkan sedang berlangsung saat ini.
Daftar Merah IUCN menempatkan orangutan tapanuli berstatus kritis karena habitatnya terbatas hanya di Hutan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Foto: Istimewa untuk apakabar.co.id
Daftar Merah IUCN menempatkan orangutan tapanuli berstatus kritis karena habitatnya terbatas hanya di Hutan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Foto: Istimewa untuk apakabar.co.id
apakabar.co.id, JAKARTA - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayati tertinggi di dunia. Namun di balik status tersebut, tersimpan kenyataan yang mengkhawatirkan: sebagian besar primata Indonesia kini berada di ambang kepunahan. Data terbaru menunjukkan bahwa krisis itu bukan lagi ancaman masa depan, melainkan sedang berlangsung saat ini.

Berdasarkan Mammal Diversity Database 2025, Indonesia memiliki 66 jenis primata, atau sekitar 12,8 persen dari seluruh primata dunia. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia, setelah Brasil dan Madagaskar. 

Primata-primata itu tersebar di empat pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Sementara Papua dan Kepulauan Maluku tidak memiliki jenis primata.

Namun, kekayaan itu berbanding terbalik dengan kondisi kelestariannya. Mayoritas kini berstatus terancam.

Mengacu pada IUCN Red List, dari 66 jenis primata Indonesia, hanya satu yang berstatus hampir terancam. Selebihnya berada dalam kondisi genting: 12 jenis berstatus Critically Endangered (kritis), 25 Endangered (terancam), dan 26 Vulnerable (rentan). Dua jenis lainnya masih minim data.

Dari sisi perdagangan satwa, sebagian besar primata Indonesia masuk dalam Appendix I dan Appendix II CITES. Appendix I melarang perdagangan karena risiko kepunahan sangat tinggi, sedangkan Appendix II memperbolehkan perdagangan terbatas dengan pengawasan ketat. 

Di tingkat nasional, 37 jenis primata telah ditetapkan sebagai satwa dilindungi melalui Peraturan Menteri LHK. Dari jumlah itu, 4 (empat) primata Indonesia dinyatakan terancam punah sebagai mana Laporan Primates in Peril 2023–2025.

Orangutan Tapanuli hanya hidup di Hutan Batang Toru, Sumatera Utara. Populasinya diperkirakan tinggal 577–760 individu, terfragmentasi dalam tiga blok hutan. Statusnya kritis dan sepenuhnya dilindungi, namun tekanan terhadap habitatnya masih terus berlangsung.

Simakobu, primata endemik Kepulauan Mentawai, mengalami penurunan populasi hingga 75 persen sejak 1980. Kini jumlahnya diperkirakan hanya 6.700–17.300 individu, terdesak oleh deforestasi dan perburuan.

Lutung sentarum bahkan lebih memprihatinkan. Populasinya diperkirakan tinggal 200–500 individu dan hanya ditemukan di sebagian kecil habitat historisnya. Ironisnya, meski berstatus kritis secara global, satwa ini belum masuk daftar satwa dilindungi Indonesia.

Sementara itu, tarsius sangihe, primata nokturnal kecil yang hanya hidup di Pulau Sangihe, kini tersisa sekitar 464 individu akibat penyusutan habitat.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna, mengungkapkan bahwa primata bukan sekadar satwa liar, melainkan pilar penting ekosistem hutan tropis. Primata berperan sebagai penyebar biji utama, membantu regenerasi hutan secara alami, mengendalikan populasi serangga, serta menjaga keseimbangan siklus hara tanah.

“Keberadaan primata juga menjadi indikator kesehatan ekosistem. Jika primata hilang, hutan akan kehilangan fungsi alaminya,” ujar Dolly dalam keterangannya di Bogor, Jumat (30/1).

Namun saat ini, primata Indonesia menghadapi tekanan serius akibat deforestasi, konversi lahan, perburuan, dan perdagangan ilegal. Fragmentasi hutan membuat populasi terisolasi, sementara konflik manusia–satwa semakin sering terjadi.

Sementara itu, muncul argumen bahwa konservasi primata menghambat pembangunan dan investasi. Pandangan demikian menjadi perdebatan karena berhubungan dengan tata guna lahan dan proyek infrastruktur.

Saat ini, pendekatan tersebut kian dipertanyakan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem justru menimbulkan biaya ekonomi jangka panjang, mulai dari bencana ekologis, hilangnya sumber air, hingga menurunnya produktivitas masyarakat sekitar hutan. 

Sebaliknya, konservasi yang terintegrasi dapat berjalan berdampingan dengan pembangunan berkelanjutan, menciptakan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati.

Pada peringatan Hari Primata Indonesia setiap 30 Januari, yang diinisiasi PROFAUNA, merupakan pengingat bahwa krisis ini membutuhkan perhatian bersama. Dolly menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix antara akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media untuk memperkuat upaya pelestarian.

“Peringatan Hari Primata merupakan momentum guna mendorong kolaborasi multipihak dengan konsep pentahelix dalam mendukung pelestarian dan perlindungan primata beserta habitatnya di Indonesia," ujarnya

Konsep pentahelix dapat digunakan untuk mencari pendekatan inovatif dan efektif dalam meningkatkan pengembangan dan implementasi pelestarian dan perlindungan primata beserta habitatnya. 

"Tentu saja dibutuhkan koordinasi dan komitmen tinggi dari sejumlah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”, terang Dolly.

Hanya dengan komitmen dan koordinasi yang baik, perlindungan primata bukan hanya soal menyelamatkan satwa, tetapi juga menjaga masa depan hutan dan kehidupan manusia yang bergantung padanya.