OPINI
Bank Indonesia Terkooptasi: Siapa yang Memegang Kemudi Rupiah?
Oleh: Achmad Nur Hidayat*
Ekonom ramai membicarakan “Bank Indonesia telah Kehilangan Independensi”? bukan itu sebenarnya inti masalahnya namun sebenarnya adalah pertanyaan ini apakah jangkar kebijakan moneter kita sedang ditarik ke arah kepentingan jangka pendek, ketika angin politik dan kebutuhan fiskal sedang kencang?
Masalahnya dapat diuraikan dengan sederhana menjadi Pertama, pasar hanya percaya pada mata uang yang dikawal lembaga yang dipercaya.
Kedua, independensi bank sentral bukan hak istimewa teknokrat, melainkan prasyarat stabilitas.
Ketiga, ketika muncul sinyal intervensi atau tekanan politik, respons pasar biasanya lebih cepat daripada respons pemerintah.
Kita melihat contoh kecilnya minggu ini: rupiah sempat melemah tajam setelah muncul Thomas Djiwandono, pencalonan sosok figur dekat lingkar kekuasaan untuk posisi deputi gubernur BI, yang dibaca investor sebagai potensi pelemahan independensi, sampai level sekitar Rp16.945 per dolar AS.
Gagasan utama saya sederhana yaitu independensi Bank Indonesia harus dipertahankan sebagai pagar kebakaran. Kita boleh memperdebatkan desain pagar, pintu masuknya, bahkan siapa penjaga pintunya.
Tetapi ketika pagar itu dilubangi, yang masuk bukan hanya api inflasi, melainkan juga asap ketidakpastian yang membuat nilai tukar batuk batuk, biaya utang naik, dan investasi menepi.
Independensi sebagai Jangkar Kepercayaan
Independensi bank sentral itu seperti jangkar kapal di laut bergelombang. Pemerintah adalah nakhoda yang menentukan tujuan, pertumbuhan, pemerataan, lapangan kerja. Bank sentral adalah jangkar yang mencegah kapal terseret arus emosi pasar dan godaan populisme ekonomi.
Tanpa jangkar, kapal mungkin melaju kencang sebentar, tetapi justru rawan terombang ambing saat badai.
Bukti global konsisten menunjukkan bahwa semakin independen bank sentral, semakin rendah inflasi jangka panjang, terutama di negara berkembang yang institusinya lebih mudah diganggu kepentingan harian.
Bukti impiris berlimpah di banyak Journal Akademik bahwa bukan hanya aturan di atas kertas, melainkan independensi yang benar benar terjadi, akan berkorelasi dengan inflasi yang lebih rendah daripada saat Independensi hilang.
Ini relevan untuk Indonesia karena kita tidak sedang hidup di ruang hampa. Inflasi Desember 2025 tercatat 2,92 persen secara tahunan.
Angka ini masih dalam kategori terkendali, dan justru itulah poinnya: stabilitas seperti ini bukan untuk dipertaruhkan hanya demi mengejar sensasi pertumbuhan cepat.
Jika Kemudi Ditahan Politik: Inflasi, Rupiah, dan Stabilitas Keuangan
Apa yang sebenarnya dipertaruhkan ketika bank sentral berada di bawah tekanan politik? Bayangkan rem pada mobil. Rem bukan musuh kecepatan. Rem adalah syarat agar mobil bisa melaju aman.
Jika rem dipaksa longgar supaya mobil tampak cepat, kita mungkin merasakan akselerasi sesaat, tetapi risiko menabrak di tikungan meningkat.
Dalam ekonomi, “tikungan” itu bisa berupa lonjakan inflasi, keluarnya dana asing, dan kepanikan perbankan.
Tekanan politik pada bank sentral umumnya datang dalam bentuk dorongan suku bunga lebih rendah agar kredit murah, pembelian surat utang agar defisit mudah dibiayai, atau perluasan mandat yang membuat bank sentral ikut memikul target target nonmoneter.
Risiko pertama adalah inflasi. Ketika pasar percaya bank sentral akan “mengalah” pada agenda jangka pendek, ekspektasi inflasi naik lebih dulu, lalu harga barang menyusul.
Risiko kedua adalah nilai tukar. Mata uang negara berkembang sangat peka terhadap persepsi kredibilitas.
Episode rupiah yang melemah setelah kabar pencalonan pejabat yang dipersepsikan dekat dengan kekuasaan memberi pelajaran bahwa pasar membaca sinyal kelembagaan, bukan hanya angka fundamental.
Risiko ketiga adalah stabilitas keuangan. Jika nilai tukar melemah, beban pembayaran utang valas korporasi naik, biaya impor meningkat, dan tekanan pada perbankan bisa merambat.
Dalam situasi seperti ini, bank sentral justru harus punya ruang untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Independensi adalah izin sosial agar bank sentral bisa berkata, “tidak sekarang,” tanpa takut dibalas secara politik.
Kredibilitas Kebijakan Moneter Itu Mata Uang
Pelaku pasar dan investor tidak hanya membeli aset Indonesia, mereka membeli cerita tentang Indonesia.
Cerita itu harus konsisten. Ketika Bank Indonesia menetapkan suku bunga, pasar bertanya: apakah keputusan ini murni demi stabilitas rupiah dan inflasi, atau demi memenuhi agenda politik jangka pendek?
Oleh karena itu, kredibilitas adalah aset yang nilainya seperti mata uang.
Sekali jatuh, mahal memulihkannya. Survei dan kajian mutakhir tentang kredibilitas bank sentral menempatkan independensi dan transparansi sebagai atribut kunci di mata praktisi bank sentral dan pelaku pasar.
Dalam konteks yang sangat aktual, Bank Indonesia pada RDG 20 sampai 21 Januari 2026 mempertahankan BI Rate di 4,75 persen. Keputusan seperti ini tidak berdiri sendiri.
Ia dibaca sebagai sinyal konsistensi dan kehati hatian. Jika independensi tergerus, keputusan yang sama pun bisa ditafsirkan berbeda, bukan lagi sinyal stabilitas, tetapi sinyal kompromi.
Sejauh Mana Benteng BI di Indonesia Hari Ini?
Secara desain, Indonesia sudah belajar dari krisis. Kerangka hukum menempatkan Bank Indonesia dengan mandat menjaga stabilitas nilai rupiah dan menjalankan kebijakan moneter secara konsisten.
Bank Indonesia sendiri menegaskan prinsip tata kelola yang mencakup independensi, akuntabilitas, dan transparansi sebagai satu paket, bukan saling meniadakan.
Namun, benteng institusi bukan hanya tembok hukum. Benteng juga butuh kultur politik yang menghormati batas.
Kekhawatiran publik beberapa bulan terakhir muncul karena wacana revisi regulasi sektor keuangan yang dinilai berpotensi memperluas mandat dan membuka ruang evaluasi politik yang dapat berujung pada pemberhentian pejabat, termasuk di Bank Indonesia.
Sekali saja pasar mencium bahwa kursi dewan gubernur bisa menjadi arena tarik menarik kekuasaan, risiko premi naik, rupiah lebih mudah goyah, dan biaya pendanaan ekonomi meningkat.
Di sinilah perang yang sesungguhnya: bukan perang melawan BI, melainkan perang menjaga BI agar tetap menjadi institusi yang mampu berkata “ya” atau “tidak” berdasarkan mandat stabilitas, bukan berdasarkan kalender politik.
Independen Tetapi Tetap Akuntabel
Independensi sering disalahpahami sebagai kebal kritik. Padahal independensi yang sehat justru menuntut akuntabilitas publik yang kuat.
Caranya bukan dengan intervensi keputusan harian, melainkan dengan mekanisme yang membuat bank sentral transparan atas kerangka berpikirnya.
Bank sentral seharusnya menjelaskan tujuan, proyeksi, dan logika kebijakan secara rutin, sehingga publik bisa menilai konsistensi.
Parlemen berhak mengawasi, tetapi pengawasan mestinya berbentuk evaluasi kinerja terhadap mandat dan proses, bukan tekanan untuk mengubah keputusan suku bunga atau nilai tukar sesuai selera politik.
Ibarat wasit, ia harus bisa diprotes dan dinilai, tetapi tidak boleh dipaksa meniup peluit demi memenangkan salah satu tim.
Akuntabilitas juga berarti koordinasi yang dewasa dengan pemerintah. Koordinasi bukan subordinasi.
Pemerintah mengelola fiskal, BI menjaga jangkar moneter. Jika fiskal sedang berat, solusinya memperkuat basis penerimaan, menata belanja agar efektif, dan memperbaiki kualitas defisit.
Meminta bank sentral menanggung beban politik fiskal mungkin terasa mudah hari ini, tetapi biayanya dibayar lewat depresiasi dan kenaikan premi risiko besok.
Menutup Palagan: Menjaga Jangkar, Menjaga Republik
Jika ada satu pelajaran dari kegelisahan “BI under war”, itu adalah ini: dalam ekonomi modern, kepercayaan adalah infrastruktur.
Jalan tol bisa dibangun setahun, pelabuhan bisa selesai beberapa tahun, tetapi kepercayaan pasar dibangun puluhan tahun dan bisa rusak dalam hitungan hari.
Kita tidak perlu memilih antara pertumbuhan dan stabilitas. Kita hanya perlu disiplin: pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan stabilitas yang kredibel.
Dan stabilitas yang kredibel membutuhkan bank sentral yang independen, transparan, dan akuntabel.
Saat rupiah sensitif terhadap isu kelembagaan, ketika wacana perubahan aturan membuat pasar waspada, dan ketika keputusan suku bunga dibaca sebagai sinyal keteguhan, maka menjaga independensi Bank Indonesia bukan agenda teknokrat semata. Itu agenda ketahanan ekonomi nasional.
*) Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta
Ekonom 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY