NEWS
DPR Desak Bencana di Sumatera Jadi Status Bencana Nasional
apakabar.co.id, JAKARTA - Komisi V DPR RI mendesak agar pemerintah meningkatkan status bencana yang terjadi di berbagai titik di Pulau Sumatera bagian utara menjadi berstatus Bencana Nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai situasi kebencanaan yang terjadi saat ini sudah memenuhi lima indikator untuk bisa dinyatakan sebagai bencana nasional.
"Yakni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda," kata Huda di Jakarta, Jumat.
Dia menilai penetapan status bencana nasional itu penting untuk memudahkan proses penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara bagian utara.
Dengan penetapan status bencana nasional, maka pemerintah mengerahkan sumber daya nasional: dana, logistik, personel SAR, relawan-serta koordinasi antar-lembaga dan kementerian.
"Penetapan status bencana nasional ini juga akan memudahkan proses koordinasi dalam proses tanggapan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi," katanya.
Dari beberapa analisis BMKG, menurut dia, cuaca ekstrem ini masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Situasi itu, kata dia, harus diwaspadai agar bencana hidrometerologi tidak terulang kembali.
"Kami mendorong agar dilakukan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Langkah ini penting agar bencana dalam skala besar bisa diantisipasi dan diminimalkan," katanya.
Dia pun menyampaikan prihatin mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor Sumatera bagian utara. Bencana ini menunjukkan kegagalan mengantisipasi bencana hidrometeorologi dalam skala menengah dan besar yang hampir setiap tahun terjadi.
"Ini tentu menjadi catatan bagaimana kita seharusnya menyiapkan skenario penanggulangan bencana yang lebih komprehensif terutama sistem peringatan dini (early warning) dari BMKG," katanya.
Di sisi lain, dia juga mendorong investigasi pemicu bencana tersebut agar bisa dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana besar di kemudian hari.
"Apakah ini murni masalah ekologis atau karena murni cuaca ekstrem," kata legislator yang bermitra dengan BMKG dan Basarnas itu.
Negara Harus Hadir
Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menangani secara cepat dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami sangat prihatin dengan banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak wilayah belum bisa diakses dan masyarakat kesulitan berkomunikasi dengan keluarga karena jaringan seluler dan listrik terputus. Negara harus hadir melakukan penanganan cepat untuk membantu para korban,” kata Ruslan di Jakarta, Jumat.
Berikutnya, dia juga meminta Basarnas agar menambah armada dan personel SAR untuk mempercepat proses evakuasi. Menurutnya, masih banyak warga terjebak banjir dan longsor yang belum berhasil dievakuasi. Selain itu, Ruslan pun meminta tambahan tenaga kesehatan untuk menangani korban yang membutuhkan perawatan.
Dia memandang kondisi banjir dan tanah longsor di Aceh saat ini merupakan yang terparah sejak gempa dan tsunami 2004. Bencana, kata dia melanjutkan, meluas hampir di seluruh provinsi, mulai dataran tinggi Gayo hingga pesisir utara dan pantai barat selatan.
“Banyak masyarakat berlindung di atas pohon, atap rumah, kubah masjid, dan tempat tinggi lainnya untuk menghindari banjir. Mereka belum bisa dievakuasi karena armada dan personel SAR tidak mencukupi, bahkan ada yang menggunakan kapal nelayan,” ujarnya.
Ia meminta pula agar pemerintah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok seperti obat-obatan, pakaian, makanan, air bersih, serta kebutuhan khusus perempuan dan anak, termasuk penyediaan posko pengungsian.
“Perempuan dan anak-anak membutuhkan perhatian khusus,” katanya.
Komisi 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY