Kedatangan Gibran Hambar, Walhi: Sentuh Akar Masalah Banjir Kalsel

apakabar.co.id, TAPIN - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan pesan keras kepada pemerintah pusat menyusul kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kalimantan Selatan untuk meninjau dampak banjir di sejumlah wilayah, Kamis (8/1/2025). 

Walhi mengingatkan agar kedatangan Gibran tak hanya sekedar acara seremonial belaka. Mereka ingin, pemerintah pusat menyentuh akar masalah penyebab banjir berulang di Kalsel. 

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Raden Rafiq mengatakan pemerintah pusat harus serius meninjau dan memperbaiki daya dukung - tampung lingkungan di Kalsel. 

"Karena bencana ekologis ini adalah muara dari kerapuhan sistem kebijakan yang terkesan tidak berpihak pada masyarakat, tetapi hanya menguntungkan pemodal dan korporasi besar yang tergambar dari luasan konsesi perusahaan sektor sumber daya alam yang telah membebani setengah wilayah Kalse," jelasnya kepada apakabar.co.id. 

Berkaca dari kegiatan Gibran hari ini, Raden mengatakan pemerintah pusat tak hanya sekedar meninjau dampak bencana saja. Namun, juga harus memastikan penerapan aturan dan kebijakan di daerah berpihak pada keselamatan masyarakat. 

"Kalau hanya meninjau dan respon darurat saja seperti memberikan mie instan dan beras, warga lebih paham untuk saling membantu. Bahkan beberapa warga Kalsel turut membantu bencana ekologis yang terjadi di Sumatra baik dengan tenaga langsung datang ke sana maupun dengan donasi. Kalsel perlu kehadiran negara lebih progresif," ucapnya. 

 *Kontradiktif Analisis Banjir* 

Pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, terkait sebab banjir di Kabupaten Balangan bukan karena dampak kerusakan lingkungan akibat tambang menjadi sorotan. Walhi menilai hal demikian kontradiktif dengan analisis Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami heran pada pejabat publik hari ini. Terkesan antipati dan antisains serta memantik pertanyaan bagaimana kapasitasnya sebagai seorang pejabat publik," ujar Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Raden Rafiq, Kamis (8/1/2026) kepada apakabar.co.id. 

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurafiq secara gamblang menyebut aktivitas pertambangan sebagai salah satu faktor utama penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel. Hal tersebut disampaikan saat ia meninjau langsung lokasi banjir di beberapa titik, Selasa (30/12/2025). 

Hanif bahkan menyebut nama sejumlah korporasi tambang, yakni PT Adaro dan PT Antang Gunung Meratus (AGM). Keduanya masuk dalam daftar perusahaan yang diduga kuat melanggar izin lingkungan.

"Data sementara ada sekitar 50-an korporasi, termasuk perusahaan skala besar seperti Adaro dan AGM, yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Hanif saat berada di Desa Indrasari, Kabupaten Banjar.

Menurut Hanif, temuan tersebut bukan sekadar asumsi. Kementerian LH telah mengantongi bukti kuat berupa data pencitraan satelit yang menunjukkan adanya pembukaan lahan di luar batas izin resmi. Secara keseluruhan, terdapat 182 perusahaan yang masuk radar audit karena diduga melakukan deforestasi berlebihan.

Audit lingkungan itu difokuskan pada empat catchment area atau daerah tangkapan air yang membentang dari Kabupaten Balangan hingga Kabupaten Banjar. Wilayah ini dinilai krusial karena menjadi jalur aliran air utama yang terdampak langsung jika terjadi kerusakan hutan di kawasan hulu.

 "Menanggapi pernyataan Gubernur yang kontradiktif dengan pernyataan Menteri LH, Walhi Kalsel menilai ini adalah bentuk bukti ketidakselarasan antar instansi negara yang telah mempertaruhkan rakyat lewat kebijakannya," ucap Raden. 

Catatan Walhi, tutupan hutan primer di Kalsel hanya seluas 49.958 hektar dari total luas wilayah 3,7 juta hektar. Raden mengatakan data ini jauh lebih kecil dari beban perizinan industri ekstraktif diantaranya PBPH seluas 722.895 hektar, WIUP seluas 559.080, HGU yang didominasi sawit seluas 645.612 hektar.

Menyikapi situasi hari ini, Walhi menekankan bahwa gubernur harus terang benderang melihat situasi bahwa lingkungan telah melampaui daya dukung dan daya tampungnya. 

"Sehingga tidak bisa tidak untuk mengatakan bahwa semua ini adalah muara dari krisis multidimensi yang terjadi. Karena krisis iklim atau perubahan iklim terjadi bukan karena alam, tapi karena ada peran laku kita juga sebagai makhluk yang rakus," ucapnya. 

Sekali lagi, Walhi meminta agar pemerintah provinsi dan pusat untuk segera melakukan audit perizinan industri pertambangan dan perkebunan skala besar.

"Cabut izin yang tidak taat terhadap prosedur kesesuaian lingkungan dan lakukan pemulihan lingkungan hidup yang hancur akibat industri pertambangan dan perkebunan skala besar," tegas Raden.