KKP Pastikan Program Pembangunan Kampung Nelayan Diawasi Maksimal
apakabar.co.id, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diawasi maksimal hingga lokasi pembangunan, guna menjamin kualitas, keberlanjutan, serta manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Sebagai program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo, pelaksanaan program KNMP tentu butuh pengawasan maksimal," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin dalam keterangan di Jakarta, dikutip Jumat (26/9).
Dia menekankan pengawasan maksimal itu dilakukan karena program itu dilakukan dengan menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir.
Baca juga: KKP Tegaskan Pulau Tak Bisa Diperjualbelikan
Doni menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 65 lokasi pembangunan KNMP tahap pertama di tahun 2025. Pembangunan ditargetkan selesai akhir tahun ini dengan pengawasan ketat melibatkan instrumen teknologi hingga lembaga penegak hukum.
Pelaksanaan pembangunan 65 lokasi KNMP telah masuk fase kontrak dengan total anggaran mencapai Rp1,34 triliun. Sarana prasarana perikanan yang akan dibangun di antaranya dermaga, bengkel kapal, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, hingga sentra kuliner ikan.
Dikatakan dia, pengembangan sumber daya manusia diwujudkan KKP dengan membangun bale nelayan disertai menyiapkan aktivasi kegiatannya.
Baca juga: KKP Targetkan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025
Lalu menerapkan pendekatan social engineering untuk optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan yang dibangun, dan mendorong jalannya usaha perikanan berkelanjutan oleh masyarakat nelayan dan koperasi.
“Program ini dibangun menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sana,” ujar Doni.
Dijelaskan sebagai upaya pengawasan, KKP sudah menyiapkan konsultan pengawas, tim khusus pengawas lapangan, serta menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.
"Sinergi dengan lembaga penegak hukum penting untuk mengurai sejak dini potensi munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas ini," tutur Doni.
Baca juga: Didukung PBB, KKP Bakal Kembangkan Industri Rumput Laut
Sementara itu, Ketua Pelaksana KNMP sekaligus Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda menambahkan KKP juga mewajibkan pemasangan kamera pemantau atau CCTV di setiap lokasi agar progres pembangunan dapat terpantau secara real time dari manapun, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
“Kami upayakan minggu ini CCTV bisa tuntas dan terkoneksi semua, sehingga pembangunan bisa kami monitor dari pusat, dan Pak Menteri juga bisa melakukan monitoring langsung,” kata Trian.
Selain pengawasan oleh internal KKP, eksternal, dan instrumen teknologi, KKP mengajak semua pihaknya ikut mengawal pelaksanaan KNMP agar program prioritas yang diproyeksikan menyerap 7.000 tenaga kerja ini dilaksanakan secara transparan.
