NEWS
Program MBG Rp325 Triliun, Pakar: Bebani APBN hingga Buka Potensi Korupsi
apakabar.co.id, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp325 triliun pada tahun 2026 menjadi sorotan tajam para pakar. Program yang digadang-gadang menjadi solusi gizi nasional ini dinilai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berpotensi terjadinya korupsi.
Guru Besar Ekonomi Didin S. Damanhuri mengungkapkan bahwa alokasi anggaran MBG Jumbo tersebut menyita emosi publik karena tidak sebanding dengan kualitas maupun dampak ekonomi riil bagi rakyat bawah.
“Publik merasakan persoalan ekonomi nyata. Pertumbuhan ekonomi 5,29 persen tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat karena harga kebuuhan pokok naik, maraknya PHK, dan daya beli merosot,” ujar diskusi publik bertajuk "Mengapa Dukungan Politik Presiden Prabowo Cepat Melorot? Perspektif Ahli Politik, Ekonomi, Hukum dan Komunikasi" di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ia menambahkan belanja dengan anggaran jumbo untuk MBG dan proyek skala besar lainnya berisiko memperlebar defisit APBN hingga mendekati batas aman 3 persen, sekaligus mendorong utang luar negeri menembus Rp8.000 triliun di tengah pelemahan tajam Rupiah hingga menyentuh Rp18.000 per USD.
Dari perspektif tata negara dan ketahanan hukum, Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Harijanti menyoroti dugaan penguasaan rantai pasok program oleh kelompok elit serta minimnya transparansi yang membuka celah korupsi sistematik.
“Hukum tidak boleh hanya dijadikan instrument kekuasaan formal rule-by-law, tetapi harus menjamin keadilan subtansial, kebebasan sipil, serta kesejahteraan sosial masyrakat substantive social welfare,” tegasnya.
Kritik senada juga disampaikan Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie yang menilai keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok program ini sangat minm, sehingga dampak ganda multiplier effect terhadap perekonomian daerah yang sempat dijadikan pemerintah gagal terwujud.
"Melihat tingginya risiko kebocoran fiskal ini, masyarakat diimbau untuk tidak terlena oleh buaian program karitatif yang dibungkus jargon kesejahteraan," paparnya.
Peneliti BRIN sekaligus Pakar Politik R.Siti Zuhro memberikan peringatan keras agar publik berani menuntut akutanbilitas total atas penggunaan uang rakyat.
“Masyarakat harus sadar bahwa piring makan gratis hari ini bisa jadi ditukar dengan utang menumpuk dan ruang hidup anak cucu kita besok jangan biarkan pajak rakyat dirampok oleh oligarki yang berlindung di balik kedok program sosial,” pungkasnya
Jakarta
Program Makan Bergizi Gratis
Program
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Guru Besar Ekonomi Didin
Damanhuri
Jumbo
Publik
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY