Deposito APBD Mengendap di Bank, Ekonom ULM: Merugikan Rakyat!

apakabar.co.id, JAKARTA - Pakar ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Handry Imamsyah turut menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengendapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4,7 triliun dalam bentuk deposito dan giro hanya untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga. 

Karena itu, ia sangat mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut membongkar adanya temuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan.

Berdasarkan dari sisi ekonomi, kata Handry, ABPD tersebut seharusnya dibelanjakan dan tidak boleh lama didiamkan di bank. Dengan membelanjakan APBD, maka uang akan berputar di pasar.

"Memang kalau disimpan di bank bunga bertambah, tapi masyarakat tidak merasakan dampak langsung karena uang itu didiamkan di bank,” kata Guru Besar ULM ini, Jumat (31/10).

Meskipun terdapat bunga yang berjalan, anggaran yang didiamkan di bank menurutnya tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat.

Karena itu, dengan membelanjakan APBD maka kegiatan ekonomi akan berputar secara multiplier dan turut meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara luas. Sedangkan uang yang didiamkan di bank akan membuat ekonomi susah bergerak.

“Anggaran itu harus berjalan dan bergulir. Begini ya, kalau uang terus berputar dengan cepat, kesempatan kerja naik, pendapatan naik dan pajak akan meningkat,” paparnya.

Ia pun memberikan contoh sederhana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat daerah mendapatkan anggarannya dan langsung dibelanjakan, pasar bergerak dan kesempatan kerja meningkat karena pelaku usaha ada yang membuat makanan dan jasa lain, ekonomi berputar dengan cepat.

“Kalau uang MBG ini didiamkan sebulan di bank supaya mendapat bunga, ya jelas tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jadi hitung-hitungan ekonominya seperti itu, uang berputar maka pendapatan masyarakat cepat meningkat,” pungkasnya.