apakabar.co.id, JAKARTA – Sejumlah perusahaan asal China dan Eropa menyatakan ketertarikannya ingin membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia. Meski begitu, keinginan tersebut saat ini masih tersendat oleh regulasi.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menerangkan pihaknya dalam waktu dekat akan memberikan relaksasi supaya para investor SPKLU bisa segera menanamkan modalnya di Indonesia. Adapun regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Karena kan regulasi yang berlaku sekarang itu setiap penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia, di satu poin industrinya dia harus berinvestasi minimal Rp10 miliar. Sementara membangun charging station itu nggak perlu Rp10 miliar. Akhirnya nanti relaksasi akan kita lakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (3/6).
Baca juga: PLN Operasikan 135 SPKLU di Jalur Mudik Gilimanuk-Denpasar
Baca juga: Huawei Siap Bangun SPKLU di Indonesia, Gandeng APM dan Operator
PT PLN (Persero) mencatat hingga kuartal IV 2024 jumlah SPKLU di dalam negeri tercatat sebanyak 2.667 unit. Angka ini melonjak secara tahunan (year on year/YoY) yang sebelumnya tercatat hanya 624 unit SPKLU.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, sejumlah perusahaan otomotif asal China dan juga Eropa berkeinginan untuk menjajaki investasi pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan baterai EV, imbas tarif importasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono menyatakan adanya perang tarif tidak selalu membawa dampak negatif saja. Hal ini dibuktikan dengan adanya keinginan kerja sama beberapa perusahaan China dan Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
