apakabar.co.id, JAKARTA – Senator muda asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayatullah alias Dayat El, melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2024 yang disampaikan 18 Maret 2025, total kekayaan bersihnya tercatat Rp505,87 juta setelah dikurangi kewajiban utang Rp580,8 juta.
Isi garasinya terbilang menarik. Ia memiliki Nissan March 2013 senilai Rp76 juta, Mitsubishi Pajero 2022 Rp600 juta, dan motor Honda 2013 Rp7 juta. Nilai total kendaraan mencapai Rp683 juta.
Selain itu, Hidayatullah juga melaporkan harta bergerak lain Rp40 juta dan kas Rp363,68 juta. Tidak ada catatan kepemilikan tanah, bangunan, maupun surat berharga.
Jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya pada 20 Agustus 2024 saat masih berstatus calon DPD, kekayaannya naik drastis.
Saat itu, ia hanya mencatat kekayaan bersih Rp161,74 juta dengan kas Rp90,75 juta dan utang Rp637 juta.
Dalam waktu kurang dari setahun, kas miliknya naik hampir empat kali lipat, harta bergerak lain bertambah Rp15 juta, sementara beban utang menyusut Rp56 juta.
Di tengah catatan harta yang melonjak, nama Dayat El justru menjadi sorotan karena kontroversi. Publik ramai menyorot aksinya berjoget ria usai sidang tahunan MPR dan tudingan dugaan pelecehan seksual yang menyeret namanya.
Pakar Ilmu Politik, Dr. Muhammad Uhaib As’ad, menyebut fenomena ini memperlihatkan rapuhnya legitimasi moral lembaga DPD RI. Menurutnya, kasus Hidayatullah tak bisa dipisahkan dari krisis identitas lembaga.
“DPD sebagai lembaga politik yang katanya mewakili kepentingan daerah, namun faktanya kinerja dari anggota DPD ini tidak jelas apa kontribusi pemikiran mereka bagi kepentingan daerah,” ujarnya, Rabu (3/9).
Uhaib menilai Hidayatullah terpilih lebih karena citra religius dan penampilan fisik ketimbang kapasitas politik. Ia juga menegaskan perilaku personal tetap memengaruhi legitimasi lembaga.
“Perilaku busuk dari seorang politisi akan memengaruhi legitimasi moral dan politik di hadapan publik,” katanya.
Selain menyoroti aspek moral, Uhaib mengingatkan peran media sosial yang semakin menentukan reputasi politik. “Jangan sepelekan kekuatan media sosial terutama terkait masalah moralitas politisi, misalnya pelecehan seksual atau perselingkuhan,” ungkapnya.
Menurutnya, seorang pejabat publik harus menjaga moralitas, integritas, dan tidak mempertontonkan gaya hidup mewah di tengah penderitaan rakyat. Bahkan ia mendesak pimpinan DPD untuk tidak tinggal diam.
“Sekali lagi saya tegaskan, DPD ini perlu dibubarkan. Hanya membebani uang negara dan pajak rakyat membayar gaji mereka sementara kinerja mereka tidak jelas,” kritiknya.
Kasus tudingan pelecehan seksual terhadap Hidayatullah juga makin ramai di media sosial. Sejumlah akun menyebut perilaku itu sudah lama diketahui lingkar pertemanannya. Ada pula yang mengaku hampir menjadi korban.
“Karena sudah gerah, sebagian korban berencana melapor,” kata seorang warga di kawasan hulu sungai Kalimantan Selatan yang mengenal isu tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum segera turun tangan melindungi korban dan mendesak pimpinan DPD bertindak.
Media ini sudah berupaya menghubungi Hidayatullah berkali-kali sejak dua hari yang lalu. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada respons. Permohonan wawancara lewat surat juga tengah media ini lakukan.
