apakabar.co.id, JAKARTA – PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) buka suara terkait polemik gagal panen kerang darah dan laporan polisi terhadap empat nelayan Muara Badak.
Perusahaan menyatakan menghormati proses investigasi yang sedang dilakukan oleh Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Perusahaan menghormati proses yang sedang dijalankan oleh Tim Gakkum LH dan berharap dapat diambil kesimpulan yang obyektif dan komprehensif mengenai penyebab kejadian gagal panen kerang darah tersebut,” ujar Manajer Communication Relations and CID Pertamina Hulu Indonesia, Dony Indrawan dikontak media ini, Sabtu (13/7).
Ia menegaskan bahwa PHSS tetap meyakini telah menjalankan operasi migas secara selamat, andal, dan patuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan AMDAL.
Hal itu juga, menurutnya, sejalan dengan kesimpulan hasil peninjauan lapangan oleh tim Gakkum LH pada Maret 2025 lalu.
Terkait laporan polisi terhadap nelayan, perusahaan menyatakan menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi selama dilakukan sesuai aturan.
Namun, sebagai kontraktor kontrak kerja sama bagi pemerintah, PHSS juga berkewajiban menjaga keamanan fasilitas migas sebagai objek vital nasional.
“Perusahaan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan keselamatan dan keamanan tersebut,” jelas Dony. Ia mengimbau semua pihak untuk menjaga keamanan dan keselamatan fasilitas migas yang merupakan barang milik negara.
Lebih lanjut, Dony menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah agar operasi migas tetap selamat, andal, patuh, dan berkelanjutan.
“Perusahaan mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung kelancaran operasi yang penting bagi pencapaian target produksi migas nasional sesuai Asta Cita pemerintah terkait swasembada energi,” pungkasnya.
Empat nelayan, Muhammad Yusuf, Muhammad Yamin, Muhammad Said, dan Haji Tarre, masih menjalani proses hukum setelah dilaporkan oleh PHSS karena dianggap memasuki objek vital nasional tanpa izin.
Padahal, mereka sedang menyuarakan keresahan soal rusaknya tambak kerang darah milik warga di enam desa pesisir Muara Badak, Kutai Kartanegara.
Sejak akhir 2024, panen kerang darah di wilayah itu gagal total. Menurut Yusuf, sebanyak 299 kepala keluarga terdampak.
Luas lahan budidaya yang tercemar diperkirakan mencapai 1.000 hektare, dengan potensi kerugian ditaksir Rp68,4 miliar. Produksi yang hilang mencapai sekitar 3.800 ton.
Riset Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman menunjukkan lonjakan bahan organik, lumpur pekat, serta infeksi bakteri dan parasit yang mengganggu sistem pernapasan kerang darah.
Namun hingga kini, dugaan pencemaran belum ditangani secara serius. Sebaliknya, aparat bergerak cepat terhadap warga.
Aksi protes berlangsung dari Januari hingga Februari 2025 di sekitar lokasi pengeboran RIG Great Wall Drilling Company 16.
Ratusan warga terlibat, empat orang yang diproses hukum. Dalam kondisi tertekan, mereka sempat melontarkan pernyataan yang belakangan dianggap sebagai penghasutan.
“Kami sangat tertekan. Kami hanya ingin keadilan. Kami mohon perlindungan dari segala bentuk kriminalisasi,” ujar Yusuf.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyatakan akan menyiapkan bantuan bagi nelayan terdampak dan segera memverifikasi data. Ia juga akan memanggil PHSS untuk membahas tanggung jawab perusahaan.
“Nanti kami diskusikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan PHSS yang langsung bersinggungan dengan masyarakat,” kata Rudy.
Ia mengakui para nelayan selama ini belum mendapat dukungan dari pemerintah maupun perusahaan.
Langkah pemidanaan terhadap nelayan juga menuai kritik tajam dari akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Ia menilai aparat gagal membedakan pelaku kejahatan dengan rakyat yang sedang membela ruang hidupnya.
“Polisi ini seperti masuk angin. Harusnya nelayan dibentengi imunitas, bukan dipidanakan,” kata Herdiansyah, yang akrab disapa Castro.
Ia merujuk Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan terhadap Pejuang Lingkungan dan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat.
Castro bahkan menduga ada pola sistematis dalam kasus ini. “Jangan-jangan ini memang by design, dibuat untuk mengalihkan perhatian publik dan menyembunyikan kejahatan ekologis,” ucapnya.
Kapolres Bontang sebelumnya, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, menyatakan laporan dari PHSS dan dari warga sedang diproses bersamaan. “Kita tidak bisa hanya merespons satu pihak. Penanganannya harus berimbang,” ujarnya.
Ia menyebut penanganan dilakukan secara komprehensif dan melibatkan keterangan ahli. Meski sudah mengetahui keberadaan Permen LH No. 10 Tahun 2024 tentang Anti-SLAPP, Alex menilai setiap laporan tetap harus ditimbang berdasar fakta.
Kini kasus tersebut diteruskan kepada Kapolres baru, AKBP Widho Andriano, yang menyatakan masih mempelajari berkas perkara karena baru pertama hari menjabat. Hingga berita ini diturunkan, proses hukum terhadap empat nelayan masih terus berjalan.
