Mayoritas Pekerja Pernah Alami Kekerasan, Dunia Usaha Didorong Bangun Tempat Kerja Aman

apakabar.co.id, JAKARTA - Survei terbaru Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ ILO) menunjukkan lebih dari 70 persen pekerja di Indonesia pernah mengalami atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan dalam berbagai bentuk. 

Temuan itu menjadi peringatan serius bahwa lingkungan kerja yang aman dan saling menghargai belum sepenuhnya terwujud. Pekerja masih menghadapi risiko tinggi terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. 

Untuk itu, penting bagi perusahaan menciptakan tempat kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Lingkungan kerja yang aman tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mendorong produktivitas, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha. 

Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang jelas serta mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menangani praktik-praktik tersebut.

Sebagai upaya mendorong perubahan, ILO bekerja sama dengan Koalisi Bisnis untuk Pemberdayaan Perempuan (Indonesia Business Coalition for Women Empowerment/ IBCWE) menyelenggarakan Leaders’ Gathering bertema “Membangun Tempat Kerja yang Terbebas dari Kekerasan dan Pelecehan” di Jakarta pada 11 Desember 2025. Kegiatan itu digelar sejalan dengan kampanye global 16 Hari Aksi Melawan Kekerasan Berbasis Gender.

Acara dihadiri lebih dari 20 perusahaan terkemuka dari berbagai sektor, seperti manufaktur, elektronik, tekstil dan alas kaki, serta kelapa sawit. Para pemimpin bisnis berkumpul untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh pekerja.

Salah satu momen penting dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan Ikrar Toleransi Nol terhadap Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender oleh perusahaan. Ikrar tersebut menjadi simbol keseriusan dunia usaha dalam mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, termasuk yang berbasis gender.

Melalui ikrar tersebut, perusahaan menyatakan komitmen membangun budaya kerja yang adil dan saling menghormati. Selain itu, mereka juga mendukung penguatan langkah pencegahan dan penanganan, pembentukan mekanisme pelaporan yang aman tanpa rasa takut. Termasuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan bisa diterapkan secara efektif sesuai aturan yang berlaku.

Ikrar ini sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan, yang diadopsi pada 2019. Konvensi yang merupakan perjanjian internasional pertama itu secara tegas mengakui hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan.

Kepala Komite Regulasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Myra Hanartani, menegaskan komitmen dunia usaha dalam membangun budaya kerja yang adil. Dengan dukungan ILO, Apindo telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja pada 2022 sebagai acuan bagi perusahaan.

Menurut Myra, keterlibatan aktif pimpinan perusahaan sangat penting dalam mendorong perubahan nyata. Menjadikan pencegahan dan penanganan kekerasan sebagai bagian dari tata kelola dan operasional perusahaan akan mempercepat terwujudnya tempat kerja yang aman dan setara di Indonesia.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, mengapresiasi komitmen para pemimpin bisnis. Ia menyampaikan bahwa ILO mendukung perusahaan melalui Proyek RealGains yang didanai Pemerintah Kanada, dengan fokus penghapusan diskriminasi gender dan pekerja anak di sektor alas kaki, kelapa sawit, dan produksi baterai lithium.

Selain penandatanganan ikrar, forum itu menjadi wadah berbagi praktik baik melalui diskusi interaktif. Diskusi yang dimoderatori Direktur Eksekutif IBCWE, Wita Krisanti, menghadirkan perwakilan dari ILO, GAPKI, dan industri alas kaki. 

Para pembicara menekankan pentingnya kebijakan nol toleransi dan penyelarasan dengan standar ketenagakerjaan internasional agar perubahan dapat berlangsung berkelanjutan.