DPR Soroti Impor Mobil India untuk Koperasi Merah Putih

apakabar.co.id, JAKARTA – Anggota DPR RI, Ahmad Iman Sukri, mengkritik keras rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang akan mengimpor sekitar 105.000 kendaraan dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Iman menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selama ini secara konsisten mendorong penggunaan produk dalam negeri, termasuk kendaraan produksi nasional untuk jajaran kabinet dan pejabat negara.

“Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal. Bahkan para menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan Maung sebagai wujud kebanggaan nasional dan komitmen terhadap produk dalam negeri. Ini justru kontras,” ujar Iman seperti dikutip dari Antara, Minggu (22/2). 

Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Iman mempertanyakan urgensi impor tersebut, terlebih pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran untuk mendorong produksi kendaraan dalam negeri. Ia menegaskan kapasitas industri otomotif nasional masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk jenis pikap.

“Berdasarkan data produsen otomotif nasional, kapasitas produksi kita bisa mencapai hingga 2,5 juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap. Bahkan sektor ini bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga ekspor. Kalau kita mampu membuat sendiri, kenapa harus impor?” tegasnya.

Kabar impor tersebut pertama kali diumumkan oleh perusahaan otomotif India Mahindra & Mahindra melalui laman resminya pada 4 Februari 2026. Dalam pengumuman itu, Mahindra menyebut akan menyuplai 35.000 unit Scorpio Pikup ke Indonesia.

Selanjutnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota pada 20 Februari 2026 mengonfirmasi kepada media nasional bahwa total kendaraan yang akan diimpor mencapai 105.000 unit.

Rinciannya, sebanyak 35.000 unit pikap 4x4 akan dipasok oleh Mahindra, 35.000 unit pikap 4x4 lainnya serta 35.000 unit truk roda enam akan didatangkan dari Tata Motors.

Impor besar-besaran ini disebut akan digunakan untuk mendukung operasional program Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

Iman mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran negara, melemahnya daya beli masyarakat, hingga tekanan ekonomi global. Dalam situasi tersebut, BUMN dinilai harus ekstra hati-hati dalam melakukan belanja.

“BUMN harus berhati-hati menggunakan uang rakyat. Setiap belanja negara harus memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Jangan sampai justru menguntungkan pihak tertentu dan tidak memberi dampak signifikan bagi industri dalam negeri,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan impor kendaraan niaga dalam jumlah besar berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menekankan penguatan dan perlindungan industri nasional.

Menurut Iman, ekosistem industri otomotif Indonesia masih sangat kuat, baik dari sisi kapasitas produksi, jaringan pemasok, hingga kemampuan teknologi. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan mendesak untuk mendatangkan kendaraan dari luar negeri dalam jumlah ratusan ribu unit.

“Negara kita sangat kuat dalam membuat kendaraan niaga jenis apa pun, termasuk pikap. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal keberpihakan pada industri nasional dan tenaga kerja kita sendiri,” ungkapnya.