Menteri PKP Tinjau Lahan di Senen, Usulkan Pemanfaatan Aset BUMN untuk Pembangunan Hunian

apakabar.co.id, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (29/3/2026). Lahan seluas sekitar 1,4–1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut direncanakan untuk pembangunan rusun bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga bantaran rel kereta api di wilayah tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, Maruarar juga menyampaikan usulan agar aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan dapat digunakan untuk pembangunan hunian.

"Kalau saran saya Pak Dony, sudahlah aset-aset BUMN yang di kota-kota kita sebagian kerja samakan, (lahan) tetap punya BUMN, kita bangunin rumah buat rakyat seperti ini," ujar Maruarar.

Ia menambahkan, skema kerja sama pembangunan dapat melibatkan berbagai pihak, dengan sumber pendanaan yang beragam.

"Jadi konsep dasarnya sederhana aja enggak usah dibikin ribet. Ya aturannya sedang disusun. Tanah bisa tanah negara, negara itu bisa BUMN, bisa mungkin tanah Pemda, bisa tanah kementerian," tuturnya.

Menurut Maruarar, rencana pembangunan rusun di Senen merupakan bagian dari upaya penyediaan hunian di kawasan perkotaan padat dan melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta. Skema pembangunan masih dalam pembahasan dan akan diputuskan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah," ujar dia.

Sejumlah alternatif skema pembangunan tengah dipertimbangkan. Di antaranya pembangunan oleh Perum Perumnas sebanyak 1.000 unit dalam dua tower dengan dukungan pembiayaan APBN, serta opsi dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang mengusulkan pembangunan sembilan tower empat lantai dengan total 690 unit hunian.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengidentifikasi aset BUMN yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan hunian.

"Kita juga akan mengoptimalkan seluruh aset-aset daripada BUMN yang lebih bermanfaat tentu untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemetaan aset tersebut dilakukan di berbagai kota.

"Kami sedang me-mapping juga di beberapa daerah lainnya, di beberapa kota, untuk juga akan kita bangun dengan skema yang sama. Yang tentu kita harapkan ini akan menyelesaikan persoalan kita mengenai hunian yang layak bagi saudara-saudara kita," tutur Dony.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan akan mendukung proses pembangunan, terutama dalam hal perizinan.

"Yang pasti ini akan segera dibangun, perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh Pak Gubernur dan Pak Walikota. Kemudian nanti yang membangun tadi sudah ada teman-teman sudah dengar ya bagaimana kesiapannya, ada pilihan-pilihan (skema pembangunan)," kata Maruarar.

Keputusan terkait skema pembangunan dijadwalkan akan ditetapkan dalam rapat koordinasi pada Rabu, 1 April 2026.

"Ini akan diputuskan hari Rabu jam 1 siang ya Pak ya? Akan skemanya seperti apa," ujar Maruarar.

Berdasarkan hasil koordinasi awal, pembangunan rusun tersebut ditargetkan mulai pada Mei 2026, meski keputusan final terkait pembiayaan dan pelaksanaan masih menunggu hasil rapat lintas kementerian dan BUMN.