apakabar.co.id, JAKARTA – Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa menurunnya keterwakilan perempuan di level legislator maupun jajaran pemerintahan bisa berdampak semakin sulitnya upaya mengatasi isu-isu perempuan dan anak.
“Penurunan atau menyempitnya ruang keterwakilan perempuan bisa berdampak buruk, makin sulitnya kita mengatasi isu-isu diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan,” kata Titi Anggraini di Jakarta dikutip Jumat (18/10).
Titi memprediksi keterwakilan perempuan yang masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan.
Baca juga: Menakar Independensi Peradilan di Era Prabowo
Selain itu, berdasarkan nama-nama yang dipanggil dan diproyeksikan menjadi menteri dan wakil menteri menurutnya jumlahnya tak sampai 20 persen. Jumlah tersebut tak sesuai dari persentase yang diharapkan sebesar 30 persen keterwakilan perempuan.
“Artinya kemunduran, jelas,” kata Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini.
Menurut dia, keterwakilan perempuan dibutuhkan karena hal tersebut memuat pesan pendidikan politik bahwa baik laki-laki maupun perempuan setara di ruang publik. Termasuk bisa mengambil peran di dalam tata kelola pemerintahan dan bernegara.
Baca juga: Jaga Kepentingan Publik, Pakar Ingatkan Pemerintah Butuh Oposisi
Di sisi lain, kata Titi, hadirnya perempuan juga mendorong paradigma dan keberpihakan kebijakan yang adil dan setara gender. Hal itu bisa dimulai dengan kehadiran perempuan di posisi politik.
Mereka nantinya diharapkan dapat menyuarakan kepentingan perempuan. Termasuk kepentingan khas lainnya yang lebih dipahami perempuan bila langsung hadir dalam posisi-posisi tersebut.
“Termasuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, penyusunan anggaran, maupun kerja-kerja pengawasan pembangunan,” kata Titi Anggraini.
Baca juga: Golkar Sesumbar Dapat 8 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Sejumlah tokoh perempuan yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10).
Mereka di antaranya Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pengusaha Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Arifah Choiri Fauzi, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, pengusaha Veronica Tan, politikus Meutya Hafid, politikus Isyana Bagoes Oka, politikus Christina Aryani, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, ilmuwan Stella Christie, dan politikus Dyah Roro Esti.
