apakabar.co.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merasa heran dengan Indonesia yang dikenal dengan negara dengan produksi kepala sawit terbesar di dunia, namun mengalami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
Prabowo menekankan kekuatan suatu negara terletak bagaimana negera menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu, pihaknya mengaku siap dikoreksi bila mengambil langkah yang keliru.
“Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2025, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Baca juga: Bongkar 1.063 Tambang Ilegal, Prabowo: Jenderal dan Politisi Pun Akan Disikat
Ia menilai kondisi tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal dan berkaitan dengan praktik manipulasi yang merugikan kepentingan masyarakat.
Prabowo menyebut fenomena kelangkaan itu berlangsung selama berminggu-minggu bahkan hingga beberapa bulan.
“Dan ternyata memang, itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR, yang saya beri nama serakahnomics. Negara produksi kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka,” ucap dia.
Keanehan serupa, kata Prabowo, juga terjadi pada sektor pangan lainnya. Pemerintah telah memberikan berbagai subsidi, mulai dari pupuk, alat pertanian, pestisida, irigasi, hingga beras, namun harga pangan tetap sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.
Baca juga: Prabowo: RI Butuh Pertahanan Kuat di Tengah Gejolak Global
Ia menilai permasalahan tersebut mencerminkan adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional. Ia menegaskan, amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah diabaikan, seolah tidak lagi relevan dalam kehidupan modern saat ini.
“Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, adanya penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan, seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini,” pungkasnya.
Sidang Tahunan MPR 2025, Sidang Bersama DPR-DPD 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.
