NEWS

Publik Lebih Percaya Damkar, Menko Yusril Minta Polisi Berbenah

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Foto: Antara
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Foto: Antara
apakabar.co.id, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengaku heran dengan fenomena masyarakat yang kini lebih memilih menghubungi petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk berbagai situasi darurat, bahkan yang seharusnya menjadi ranah kepolisian 

Hal tersebut ia ungkapkan saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Senin (25/11).

Menurut Yusril, publik kini menjadikan damkar sebagai pilihan utama, bukan hanya untuk memadamkan kebakaran, tetapi juga menangani berbagai persoalan sehari-hari seperti penangkapan hewan buas dan berbisa, evakuasi warga yang terjebak teralis, hingga masalah non-darurat lainnya.

"Saya membaca artikel masyarakat kalau ada apa-apa lebih senang menghubungi damkar dari pada menghubungi polisi," kata Yusril dikutip dari ANTARA.


Ia menyebut masyarakat kini memanggil damkar untuk hal yang sebenarnya berada di luar tugas utama lembaga itu. Mulai hewan buas, hewan berbisa, warga yang terjebak teralis, sampai urusan sepele lain. Menurutnya, publik tampak tidak ragu menghubungi pemadam kebakaran.

Dirinya mengaku heran karena saat ada ular atau buaya masuk rumah, masyarakat lebih dulu menelpon damkar. Bukan polisi. "Kalau ada ular, ada buaya, yang dipanggil damkar, bukan polisi. Polisi dipanggil, polisi tidak bisa, damkar bisa menangkap buaya, saya juga heran-heran tapi itu yang terjadi," ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum UMI. 

Yusril menilai fenomena ini menunjukkan pergeseran sikap publik. Ia menduga masyarakat memilih damkar karena merasa lebih aman dan tidak takut. Menurutnya, kondisi ini harus dipikirkan serius. Polisi seharusnya menimbulkan rasa mengayomi dan melindungi, bukan justru menciptakan rasa takut.

"Nah, itu yang harus kita pikirkan sekarang, karena dalam hal pelindung dan pengayom terasa kurang dan dalam law enforcement juga banyak kritik yang dituduhkan kepada para penyidik kepolisian," ujarnya.

"Dan semua itu, kita terima saran-saran itu untuk kita perbaiki, semoga di masa depan keadaannya lebih baik," sambungnya saat menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai reformasi kepolisian.

Tanggapan Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran dibanding ke polisi. Ia mengatakan Polri sedang memperbaiki layanan agar respons lebih cepat dan tidak mengecewakan.

“Terima kasih ya saya kira dengan layanan 110 tadi yang nanti akan kita sempurnakan harapan kita setiap laporan yang masuk bisa direspons cepat cukup dengan memencet 110 sehingga ini yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa,” kata Sigit usai Apel Kasatwil di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Senin (25/11) dikutip dari Kumparan. 

Ia menegaskan Polri ingin memastikan setiap laporan yang masuk melalui 110 langsung ditindaklanjuti oleh petugas terdekat. 

“Harapan kita dengan memencet 110 maka respons segera bisa diperoleh. Kehadiran polisi berkait dengan apa yang menjadi pengaduan masyarakat juga segera bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain memperbaiki sistem pelaporan, Polri juga memperkuat pengawasan internal Propam, termasuk pemasangan barcode pada fasilitas publik seperti halte, hotel, dan lift untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan langsung.


“Kita tempel pengawasan disetiap tempat sehingga begitu masyarakat melihat ada polri yang mungkin melakukan pelanggaran bisa langsung lapor,” katanya.

Ia menjelaskan masyarakat kini bisa melapor melalui barcode di berbagai lokasi publik. “Mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift itu semuanya sudah kita pasang bagaimana kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka propam akan langsung tangani hal-hal itu yang tentunya kita lakukan perbaikan,” ujar Sigit.

Sigit menambahkan pembenahan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas pimpinan di seluruh level. “Termasuk tentunya memberikan kemampuan mengisi dengan kemampuan yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin baik di tingkat bawah, di tingkat menengah, maupun di tingkat atas tentunya itu menjadi bagian yang terus-menerus harus kita lakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang,” katanya.