NEWS
Simulator Berkuda Rp1 Miliar Polri Disorot, ISESS: Wajar Publik Curiga
Penggunaan simulator pelatihan berkuda sebenarnya bukan hal yang mustahil dilakukan di negara lain.
apakabar.co.id, Jakarta - Sorotan publik terhadap fasilitas simulator pelatihan berkuda milik Direktorat Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri terus berlanjut. Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan pengadaan alat latihan dalam organisasi kepolisian modern pada dasarnya merupakan hal yang wajar.
Namun, menurut dia, penggunaan anggaran publik menuntut adanya standar akuntabilitas yang jelas. “Dalam organisasi kepolisian modern, pengadaan alat latihan itu wajar. Tetapi karena ini menggunakan uang publik, standar yang harus dipenuhi adalah transparansi harga, urgensi operasional, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Bambang kepada apakabar.co.id, Selasa (10/3).
Ia menilai polemik yang muncul bukan semata terkait keberadaan simulator berkuda, melainkan menyangkut prioritas penggunaan anggaran di tubuh kepolisian. Menurut Bambang, ketika tantangan yang dihadapi kepolisian semakin banyak berada pada ranah kejahatan siber dan kejahatan transnasional, fasilitas dengan biaya besar yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik berpotensi dipersepsikan sebagai pemborosan oleh masyarakat.
“Masalahnya bukan sekadar simulator berkuda, tetapi prioritas anggaran. Ketika tantangan Polri lebih banyak di cybercrime dan kejahatan transnasional, fasilitas mahal yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik mudah dipersepsikan sebagai pemborosan,” ujarnya.
Ia menjelaskan penggunaan simulator pelatihan berkuda sebenarnya bukan hal yang mustahil dilakukan di negara lain. Beberapa negara dengan unit pasukan berkuda yang besar bahkan menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung pelatihan.
Namun Bambang mempertanyakan konteks kebutuhan di Indonesia.“Di negara lain yang memiliki pasukan berkuda yang besar dan menjadi prioritas, simulator seperti itu sangat memungkinkan diadakan. Problemnya di negeri ini, seberapa banyak jumlah pasukan berkuda Polri? Dan seberapa urgen pasukan berkuda tersebut difungsikan untuk layanan masyarakat?” katanya.
Menurut dia, apabila penggunaan alat dengan nilai sekitar Rp1 miliar per unit tersebut tidak dapat dijelaskan secara jelas dari sisi manfaat operasional, maka persoalan yang muncul bukan lagi pada teknologi yang digunakan, melainkan pada akuntabilitas anggaran.
Ia juga menilai lembaga legislatif seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut. “Komisi III seharusnya memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan, meski pengadaan simulator tersebut terjadi pada 2016. Kalau tidak ada penjelasan dan transparansi, jangan disalahkan masyarakat jika berasumsi pengawasan tidak berjalan dengan benar,” ujarnya.
Bambang menambahkan polemik simulator berkuda saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengalaman publik terhadap kasus serupa pada masa lalu. Menurut dia, skandal korupsi pengadaan simulator SIM beberapa tahun lalu meninggalkan dampak psikologis bagi publik sehingga setiap proyek teknologi di tubuh kepolisian cenderung langsung memicu kecurigaan.
“Skandal simulator SIM meninggalkan trauma institusional. Akibatnya setiap proyek teknologi di Polri sekarang dinilai publik bukan dari manfaatnya, tetapi dari potensi penyalahgunaan anggarannya,” kata Bambang.
Ia juga menilai perdebatan mengenai fasilitas simulator berkuda maupun teknologi lain di kepolisian pada dasarnya masih berada dalam wilayah perdebatan mengenai prioritas anggaran. Namun ia mengingatkan praktik pengadaan barang di tubuh kepolisian masih kerap menuai kritik terkait transparansi dan relevansinya dengan kebutuhan pelayanan publik.
Bambang mencontohkan pengadaan pesawat bekas jenis Boeing 737-800 NG oleh Polri pada 2023 dengan total anggaran sekitar Rp997 miliar. Pesawat tersebut dibeli dari Irlandia dan direncanakan untuk mendukung kebutuhan pengamanan Pemilu 2024, mobilisasi pasukan, serta penanganan bencana.
Menurut Bambang, pengadaan tersebut juga memerlukan biaya tambahan untuk modifikasi, pelatihan, serta perawatan, sementara penggunaannya dinilai tidak maksimal dan tetap membutuhkan anggaran perawatan setiap tahun.
Sebelumnya, fasilitas simulator pelatihan berkuda milik Ditpolsatwa Baharkam Polri menjadi perbincangan setelah video yang menampilkan sejumlah unit alat tersebut beredar luas di media sosial. Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir menjelaskan terdapat empat unit simulator yang digunakan untuk latihan dasar menunggang kuda, latihan melompati rintangan, serta simulasi balapan.
Menurut Johnny, satu unit simulator berkuda tersebut memiliki harga sekitar Rp1 miliar dan pengadaannya berasal dari anggaran tahun 2016.
Viral 
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR