NEWS

Teken Pakta Integritas 2025, Gus Ipul Ajak Jajaran Kemensos Satu Data dan Satu Arah

Penulis: Tim Redaksi
Kamis, 13 November 2025 | 18:40 WIB

Penandatanganan Perjanjian dan Pakta Integritas Tahun 2025 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (13/11).

apakabar.co.id, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya peningkatan kinerja dan integrasi layanan sosial agar masyarakat penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga dapat berdaya dan mandiri.

Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam acara Penandatanganan Perjanjian dan Pakta Integritas Tahun 2025 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (13/11). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial, Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektorat Jenderal, hingga Kepala Sentra dari seluruh Indonesia.

“Hari ini kami semua berkumpul untuk membulatkan tekad agar kinerja ke depan lebih baik, dengan capaian yang juga lebih baik dibanding tahun ini,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Kementerian Sosial telah menyelesaikan Rencana Strategis (Rensra) sebagai panduan pelaksanaan program kerja untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

“Kami sudah punya dokumen yang sangat lengkap. Harapannya setiap unit kerja bisa menerjemahkan rencana strategis itu dalam bentuk program kerja dan kegiatan yang terukur sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan sosial harus dimulai dari data yang akurat, dianalisis secara ilmiah, kemudian direncanakan dan diimplementasikan secara konsisten.

“Kalau jalannya benar, insyaallah hasilnya juga akan efektif,” kata Gus Ipul.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti peran Sentra Kementerian Sosial sebagai ujung tombak pelayanan sosial. Ia meminta agar kerja antarunit dilakukan secara terintegrasi dan tidak parsial.

“Selama ini kerja masih sendiri-sendiri. Sentra di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial harus terhubung dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Dirjen Pemberdayaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelayanan sosial harus berkelanjutan dari awal hingga akhir proses.

“Tidak boleh kita hanya sepotong-sepotong, hanya memberikan perlindungan tapi tidak melakukan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Ke depan harus terukur, dalam setahun berapa penerima manfaat yang berhasil ‘lulus’ atau graduasi,” ujar Gus Ipul.

Kemensos saat ini juga tengah memperkuat basis data nasional penerima manfaat, termasuk penyandang disabilitas, melalui pemadanan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait.

“Ada yang menyebut jumlah penyandang disabilitas 22 juta, ada yang bilang 28 juta. Nah, ini sedang kita konsolidasikan. Dari data terbaru itulah nanti kita akan lakukan intervensi,” jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat dan dunia usaha turut memberi perhatian kepada penyandang disabilitas.

“Kita ingin para pengusaha memberikan porsi satu persen untuk penyandang disabilitas. Kalau BUMN dan instansi pemerintah, dua persen. Ini penting dan harus jadi perhatian bersama,” katanya.

Gus Ipul menyoroti pula keterbatasan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Masih banyak penyandang disabilitas yang hanya lulus SMP karena sekolahnya jauh atau sulit diakses. Ini pekerjaan rumah kita bersama. Kesempatan belajar harus diperluas,” tuturnya.

Menutup arahannya, Mensos menegaskan bahwa seluruh upaya Kementerian Sosial harus berujung pada dampak nyata bagi masyarakat.

“Semua dimulai dari data yang akurat, dianalisis ilmiah, direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Kalau jalannya benar, insyaallah hasilnya efektif,” pungkasnya.

Editor:
ANDREY MICKO