OPINI
Timur Tengah Memanas, Lingkaran Presiden Prabowo Perlu Dievaluasi
Oleh: Ramdan Nugraha*
Geopolitik dunia mengalami titik didih baru yang jauh lebih panas dalam satu dekade terakhir. Khususnya, ketika pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wafat dalam serangan yang dilakukan oleh Israel yang bersekutu dengan Amerika Serikat pada 28 Februari 2026 lalu. Hal ini mesti menjadi titik sadar bagi seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali, bahwa menjaga harmoni damai dalam konteks demokrasi modern faktanya tetap menjadi upaya yang memiliki banyak celah sosio-konflik dan tantangan yang harus tetap diwaspadai.
Konflik panjang Iran melawan hegemoni Barat, khususnya Amerika Serikat dan negara sekutunya, bukanlah konflik yang terjadi kemarin sore. Sejak tumbangnya monarki Shah Reza Pahlavi yang digantikan oleh Ayatollah Khomeini pada 1979, telah mengkonstruksi ulang hubungan Barat dan Iran, ke arah yang lebih bertentangan dalam banyak sektor, terutama dalam kekuatan politik dan ekonomi dunia.
Di tengah romantisnya hubungan negara-negara Arab teluk dengan Amerika dan Barat, Iran menjadi anomali yang tidak mengikuti arus politik global, ia menjadi negara yang memarkahi posisi yang berlawanan, hingga pada puncak dimana mereka harus kehilangan sosok ideologis dan teologis tertingginya baru-baru ini.
Dalam konstruksi globalisasi, konflik ini dengan cepat menimbulkan proksi konflik ke banyak negara dunia, termasuk Indonesia yang menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, proksi ini nyatanya juga tidak sederhana. Masyarakat Indonesia terbelah secara emosional menjadi dua kubu besar, mereka yang mendukung Iran dan sebagian mendukung Amerika, meski jika harus dipersentase jumlahnya, perlu ada riset serius untuk melihat petanya secara utuh.
Polarisasi ini, dalam pandangan sederhana penulis, disebabkan oleh mazhab teologis Iran yang dominan menganut Syiah, yang menimbulkan respons yang cukup kompleks di Indonesia yang secara umum menganut mazhab Sunni. Kita terjebak melihat konflik ini secara sederhana menjadi sebuah konflik teologis, yang memang, tidak bisa disalahkan sepenuhnya, namun juga tidak bisa secara simplistis dan terburu-buru ditarik menjadi benang merah utamanya.
Dampak yang luput dari perhatian kita sebagai warga negara Indonesia, adalah bahwa dalam konteks perang bersenjata, masyarakat sipil akan tetap menjadi pihak yang sangat dirugikan apapun motif perangnya, dan ini berlaku bagi seluruh korban sipil dari kedua belah pihak yang bertikai.
Hal yang memperburuk pembelahan sosial masyarakat adalah keikutsertaan Indonesia masuk ke dalam Board of Peace (BoP), sebagai sebuah badan aliansi politik yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan sekutu, yang terasa timpang secara politik. BoP dibentuk untuk mempercepat penyelesaian konflik Israel-Palestina (Gaza) namun tanpa melibatkan Palestina sebagai salah satu wilayah titik utama terjadinya konflik.
Narasi-narasi liar dalam media sosial Indonesia tidak memberikan rekomendasi moderat dan mitigatif untuk merespons konflik global ini, bahkan pemerintah Indonesia tidak cepat mengambil sikap yang kembali pada sikap fitrahnya sebagai negara non-blok dengan politik bebas aktifnya. Indonesia terlalu premature mengambil sikap dan masuk ke dalam barisan Barat dengan keikutsertaannya pada Board of Peace.
Penulis cukup prihatin terhadap lingkaran penasehat Presiden Prabowo Subianto yang serampangan dan tidak analitik dalam bersikap. Namun, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan sekaligus mengembalikan marwah negara sebagai kekuatan non-blok yang pernah sangat dihormati, sekaligus disegani, kalau tidak boleh mengatakan ditakuti, oleh negara-negara Asia dan Afrika, bahkan Eropa pada masa pemerintahan Sukarno dulu.
Langkah paling sederhana adalah dengan mengajak seluruh elemen Islam di Indonesia, untuk membuat narasi moderat yang tegas, bahwa polarisasi mazhab Sunni-Syiah di Indonesia, yang juga merupakan konstruksi politik Orde Baru, harus segera dihentikan. Ini akan menjadi socio-capital masyarakat Indonesia untuk sama-sama mengedepankan persatuan dan menjadikan perang sebagai common enemy yang harus bisa dijinakkan, minimal sebagai bentuk mitigasi dari potensi proksi konflik global yang lebih buruk nantinya.
Sikap politik berikutnya adalah kemampuan pemerintah untuk melihat celah perdamaian melalui rekonsolidasi Negara-negara ASEAN dan Afrika menjadi satu poros yang harus kembali memiliki posisi kuat untuk bisa meredam konflik global ini. Tentu ini bukan pekerjaan ringan presiden, namun ada peluang yang bisa dilakukan pada domain ini.
Ketiga, kondisi ini, secara internal bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, untuk menentukan komposisi baru di lingkaran utama presiden, menyortir pejabat politik dan birokrat, yang memiliki konsentrasi serius pada dimensi pertahanan dan stabilitas Negara dalam multi-sektor. Bahwa propaganda pembelahan masyarakat Iran yang dilakukan secara politik intelijen, juga sangat mungkin dilakukan dan terjadi kepada Indonesia.
Saya merasa ada semacam lensa yang ditutup dari kacamata Presiden Indonesia, untuk bisa melihat konflik Iran versus Israel-Amerika Serikat ini, menjadi begitu bias dan kehilangan kesadaran. Syarat paling minimal Indonesia bisa tetap berdaulat di masa depan, adalah kembali menguatkan persatuan pemerintah dan seluruh masyarakatnya, karena bila dilihat dalam kekuatan militer, kita semua tahu dan tidak bisa naif, bahwa kesiapan kita terlibat dalam perang bersenjata, masih terlalu jauh dari kata siap.
Saya harap, politisi dan seluruh pejabat lintas sektor kita, mulai beranjak sadar, bahwa berbagai praktik jahat di internal pemerintahan, hanya akan mempercepat usia kedaulatan kita menuju kondisi yang jauh lebih terpuruk dan rentan. Sebelum semua terlambat, semoga bisa ada langkah-langkah serius dan tepat.
*) Mahasiswa PhD Thaksin University, Thailand
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY