Tata Kelola Saham Freeport Diharapkan Partisipatif dan Transparan

apakabar.co.id, JAKARTA - Lembaga kajian Satu Honai Indonesia berharap tata kelola saham PT Freeport Indonesia bersifat partisipatif dan transparan.

Direktur Eksekutif Satu Honai Indonesia Hironimus Hilapok mengatakan skema kepemilikan negara melalui MIND ID seharusnya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menjamin adanya porsi kepemilikan dan pengawasan langsung oleh masyarakat Papua.

Terlebih, pemerintah baru-baru ini menambah porsi kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebesar 12 persen. Menurut Hironimus, kepemilikan saham itu seharusnya turut memberikan kontribusi yang berarti bagi pemilik tanah ulayat.

“Model Papua People’s Ownership harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebuah simbolik,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (24/10).

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk membentuk mekanisme Papua People’s Ownership Council yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat sipil Papua sebagai pengawas.

Tanpa desain partisipatif tersebut, katanya, kebijakan penambahan saham dikhawatirkan hanya akan memperpanjang ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi di tanah Papua.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan rencana penambahan saham PTFI sudah mencapai tahap paraf kesepakatan.

Dengan tambahan itu, porsi kepemilikan Pemerintah Indonesia akan naik menjadi 63 persen dari 51 persen.

‎"Rancangannya akan ke sana (hingga 2061). Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelter berjalan sampai cadangan selesai," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (10/10).