Apindo dan BRIN Dorong Pemerintah Jaga Kepastian Regulasi dan Profesionalisme Birokrasi

apakabar.co.id, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan kepastian regulasi yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia. Menurutnya, stabilitas kebijakan menjadi faktor penting agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

“Apa yang sebetulnya harus dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan,” ujar Sanny dalam keterangan yang diterima apakabar.co.id di Jakarta, Jumat (25/10).

Sanny menyoroti munculnya berbagai kebijakan baru dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo, yang dinilai berdampak langsung pada pengusaha. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah penambahan jumlah kementerian yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik.

Menurutnya, pemecahan kementerian justru dapat menghambat koordinasi antarinstansi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan yang akhirnya memengaruhi stabilitas dunia usaha. “Jika sinkronisasi antarinstansi tidak optimal, maka pengusaha akan sulit mendapatkan kepastian arah kebijakan,” paparnya.

Sanny menegaskan bahwa para pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan, bukan hanya janji-janji politik. Ia berharap pemerintah bisa menata birokrasi agar lebih efisien, transparan, dan bebas dari tarik-menarik kepentingan. Dengan begitu, investasi akan lebih mudah tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam siaran pers yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, juga menyoroti pentingnya menjaga birokrasi agar tidak tercampur dengan kepentingan politik. Menurutnya, profesionalitas birokrasi merupakan kunci agar kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Maka kalau Indonesia sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” tegas Siti Zuhro.

Ia menambahkan, birokrasi yang sehat dan netral akan membantu pemerintah menjalankan program prioritas secara efektif, tanpa hambatan administratif atau intervensi politik. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan bukan pada kekuatan partai atau kelompok tertentu.

Harapan dari kalangan pengusaha dan peneliti tersebut mencerminkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto agar lebih fokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepastian hukum.

Dengan kepastian regulasi dan birokrasi yang profesional, Indonesia diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi, memperkuat daya saing ekonomi, dan mencapai cita-cita menjadi negara maju yang mandiri secara ekonomi dan politik.