LINGKUNGAN HIDUP

Tanpa Pendampingan Pemda, Menteri LH Cek Langsung Kondisi Lingkungan Balikpapan

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq. Foto.Doc.KLH
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq. Foto.Doc.KLH
apakabar.co.id, BALIKPAPAN – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung kondisi pengelolaan sampah di Kota Balikpapan tanpa pengawalan pemerintah daerah, Jumat (6/2). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penilaian pengelolaan sampah berlangsung objektif dan sesuai kondisi lapangan.

Hanif mengatakan kunjungan tanpa pendampingan pemda sengaja dilakukan agar dirinya dapat berdiskusi langsung dengan masyarakat serta melihat persoalan lingkungan secara nyata, terutama di kawasan permukiman.

“Saya sengaja tidak mau dikawal oleh pemerintah kota untuk melihat langsung dan berdiskusi dengan masyarakat, serta mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dari pengelolaan sampah di Balikpapan,” ujarnya.

Menurut Hanif, secara umum kondisi jalan utama di Balikpapan tergolong baik. Namun, ia menilai pengelolaan sampah di kawasan permukiman masih memerlukan banyak perbaikan, termasuk kondisi sungai yang belum ramah lingkungan.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi nasional pengelolaan sampah yang dilakukan KLH/BPLH selama satu tahun terakhir, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari total 471 kabupaten/kota yang telah dinilai secara nasional, hanya empat daerah yang berpotensi meraih penghargaan Adipura.

“Balikpapan termasuk salah satu kandidat, tetapi kami tetap harus melakukan verifikasi lapangan agar penilaian benar-benar objektif dan tidak menimbulkan komplain di kemudian hari,” katanya.

Hanif menjelaskan, secara nasional sebagian besar daerah masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. Sekitar 400 kabupaten/kota masih masuk kategori kota kotor, sementara di bawah kategori Adipura terdapat 29 daerah yang berstatus kota bersertifikat.

Selain evaluasi pengelolaan sampah, Hanif juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga lingkungan hidup di Kalimantan Timur, termasuk perlindungan habitat pesut Mahakam yang populasinya kini tersisa sekitar 66 ekor.

Ia dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Sungai Mahakam dan Bontang untuk meninjau langsung berbagai persoalan lingkungan, serta merumuskan langkah-langkah penguatan perlindungan ekosistem bersama kementerian dan instansi terkait.