Ketum PP KBI Ingatkan Semua Pihak Patuh AD/ART Jelang Munas

apakabar.co.id, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI), Ngatino, meminta seluruh insan kick boxing Indonesia, khususnya jajaran pengurus provinsi (Pengprov), untuk tetap tenang dan tidak terpancing narasi yang berkembang di ruang publik menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Ngatino menegaskan bahwa setiap kebijakan organisasi selama ini selalu berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ia menilai sejumlah informasi yang beredar di media massa maupun media sosial cenderung tidak utuh, bahkan sebagian tidak melalui proses konfirmasi kepada PP KBI.

“Kami memahami dinamika organisasi itu hal biasa. Tapi ketika dibawa ke ruang publik tanpa merujuk pada mekanisme konstitusional, yang dirugikan bukan hanya pengurus, melainkan atlet, pelatih, wasit, dan seluruh ekosistem kick boxing,” ujar Ngatino di Jakarta, Jumat (13/2).

Ngatino menyoroti adanya forum yang mengatasnamakan silaturahmi dan disebut-sebut mengambil sejumlah keputusan. Menurutnya, silaturahmi sah-sah saja dilakukan, namun tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan keputusan organisasi.

“Dalam AD/ART jelas disebutkan bahwa keputusan yang sah hanya diambil melalui Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dan rapat pleno. Kalau silaturahmi mengambil keputusan, itu tidak memiliki dasar hukum organisasi,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan legitimasi forum tersebut jika benar mengatasnamakan seluruh Pengprov KBI se-Indonesia, namun tidak melibatkan semua unsur secara resmi.

Munas Tetap Berjalan Sesuai Mandat Rakernas

Ngatino memastikan agenda Munas tetap berjalan sesuai rencana dan tidak terganggu oleh dinamika yang berkembang. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Munas merupakan mandat Rakernas yang digelar pada 1 Desember 2025.

Dalam Rakernas tersebut, PP KBI mendapat amanah membentuk dua kepanitiaan: panitia Munas dan panitia penjaringan bakal calon ketua umum. Proses penjaringan, kata dia, telah berjalan dan akan dilaporkan secara resmi dalam forum yang sah.

“Kalau Rakernas sudah memberikan mandat dan kami tidak melaksanakan, justru kami yang salah. Jadi semua tahapan ini berjalan sesuai mekanisme,” jelas Ngatino.

Terkait isu yang berkembang mengenai potensi munculnya nama Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebagai bakal calon ketua umum, Ngatino menegaskan bahwa seluruh proses akan ditentukan berdasarkan dukungan resmi dari Pengprov sesuai ketentuan organisasi.

“Nanti tim penjaringan yang akan melaporkan. Apakah akan ada banyak calon atau tidak, itu tergantung dukungan yang ada,” ujarnya.

Ngatino yang telah hampir 40 tahun berkecimpung di dunia olahraga mengingatkan bahwa kick boxing Indonesia tidak dibangun secara instan. Ia menyinggung perjalanan panjang hingga cabang olahraga ini bisa dipertandingkan di SEA Games dan Asian Games.

Bahkan, dinamika internal organisasi saat ini juga berada dalam pantauan federasi internasional seperti World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) dan Asian Kickboxing Confederation (AKC). 

Pengalaman saat SEA Games ke-32 Thailand 2025 yang nyaris membuat atlet Indonesia gagal meraih medali menjadi pelajaran penting agar konflik internal tidak berdampak pada prestasi atlet.

Masalah tersebut, lanjutnya, akhirnya dapat diselesaikan bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau NOC Indonesia sehingga kepentingan atlet tetap terjaga.

“Jangan sampai kick boxing yang sudah dibangun dengan perjuangan berat menjadi korban. Empat tahun lalu mungkin belum banyak yang melirik. Sekarang sudah sejauh ini, mari kita jaga bersama,” tegasnya.

Ngatino juga menegaskan dirinya tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum. Ia berharap kepemimpinan ke depan tetap berjalan dalam koridor aturan dan mampu membawa kick boxing Indonesia semakin berprestasi serta dicintai generasi muda.

“Saya tidak mencalonkan lagi. Saya hanya ingin semua berjalan sesuai aturan dan kick boxing Indonesia terus berkembang,” pungkasnya.