apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan membahas mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dengan Shell dan BP. Termasuk akan melibatkan Pertamina dan seluruh pengelolaa SPBU swasta.
“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot setelah menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9).
Kementerian ESDM, kata dia, berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan impor dari pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dengan Pertamina, sebab hal tersebut berkaitan dengan Neraca Perdagangan Indonesia.
Saat ini, Kementerian ESDM sudah memegang data soal jumlah impor BBM oleh Pertamina dan masing-masing SPBU swasta.
“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” kata Yuliot.
Baca juga: ESDM Wajibkan Perusahaan Migas Serap Minyak dari Sumur Rakyat
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.
Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.
Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor. Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.
Pernyataan tersebut merespons sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, sejak pertengahan Agustus tidak menjual beberapa jenis BBM untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell dan BP-AKR.
