EKBIS
Indonesia Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
apakabar.co.id, JAKARTA - Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan Indonesia perlu mencari alternatif pembiayaan transisi energi menyusul keluarnya Amerika Serikat dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCC).
Keluarnya AS dari UNFCCC berpotensi mempersempit ruang pendanaan aksi iklim dan transisi energi, termasuk berbagai skema kerja sama multilateral dan kemitraan kolektif. Kurangnya komitmen negara maju dinilai dapat berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah dan dukungan internasional yang sangat dibutuhkan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil.
“Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah dalam pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi,” kata Agung dalam keterangannya dikutip Minggu (11/1).
Menurut dia, Indonesia tidak seharusnya menjadikan Amerika Serikat sebagai rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan iklim dan transisi energi di tanah air.
Berkaca dari dampak krisis iklim di dalam negeri yang semakin merusak, seperti banjir ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, dan berbagai wilayah lainnya, pemerintah seharusnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim yang konsisten.
Ia menekankan arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan target penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.
“Jangan sampai ketika komitmen Amerika Serikat terhadap isu ini melemah atau terhenti, Indonesia justru ikut mundur hanya karena AS merupakan salah satu mitra penting Indonesia,” kata Agung.
Selain kerja sama bilateral, penguatan kolaborasi South-South juga semakin krusial. Agung menambahkan, Indonesia memiliki peran strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam kerangka BRICS+, yang bisa menjadi alternatif penting untuk pertukaran teknologi pembiayaan alternatif dan praktik baik transisi energi yang lebih adil dan setara.
Direktur Eksekutif
Agung Budiono
Indonesia
Amerika Serikat
Konvensi Kerangka Kerja
Perubahan Iklim
United Nations Framework Convention
Climate Change
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY