apakabar.co.id, JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkuta Darat (Organda) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar meningkatkan tata kelola layanan transportasi di daerahnya.
Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menilai Pemprov DKI Jakarta harus bertindak tegas mengenai penegakan hukum atau law enforcement.
Khususnya kepada angkutan berbasis aplikasi (online), angkutan tidak berizin, termasuk percepatan revitalisasi bus sedang agar dapat masuk ke jalur TransJakarta.
“Kami juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta terkait dengan percepatan JakLingko yang saat ini baru terealisasi 50 persen dari target pemerintah,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (27/2).
Dia juga mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta dapat mewujudkan kemajuan angkatan umum yang lebih baik dengan meningkatkan peran, kinerja, dan kualitas manajemen pelayanan angkutan umum yang berkeselamatan.
Dengan meningkatkan kualitas layanan secara profesional serta terintegrasi seluruh moda dengan berbasis teknologi serta ramah lingkungan (kendaraan listrik) diharapkan mampu bersaing serta melayani kebutuhan masyarakat pengguna angkutan umum yang nyaman dan berkualitas.
Salah satunya dengan mendapatkan pengemudi profesional berbasis keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang dengan memberikan sertifikasi secara gratis.
Selain itu, kata dia, terkait dengan peran PT TransJakarta dalam menjalankan fungsi operator agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan dinas perhubungan.
