KLH Siapkan Rapid Assessment dan Audit Lingkungan Tangani Banjir di Sumatera

“Terjadi perubahan tutupan hutan menjadi non-hutan yang cukup serius, ditambah kondisi geomorfologi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang labil, serta hujan ekstrem akibat siklon tropis pada akhir November lalu. Tiga faktor ini saling memperparah terjadinya bencana,” ujar Hanif saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/12).

Untuk merespons kondisi tersebut, Kementerian LIngkungan Hidup (KLH) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyusun langkah penanganan berbasis sains dan data eksakta. Salah satu langkah awal yang tengah dilakukan adalah Rapid Assessment untuk memetakan potensi risiko dan rekomendasi penanganan.

Rapid Assessment ini melibatkan puluhan perguruan tinggi dan para ahli lintas disiplin, termasuk teknokrat di KLH. Hasil kajian akan menjadi dasar penentuan lokasi rehabilitasi, baik untuk permukiman maupun lahan pertanian, agar pembangunan ke depan berada di wilayah yang lebih aman dari bencana.

“Kami harapkan Rapid Assessment ini selesai Januari 2026. Kajian dilakukan melalui dua skema, yaitu penentuan lokasi oleh KLH bersama para ahli serta perencanaan tata letak kota dan permukiman yang melibatkan Ikatan Ahli Perencana Indonesia,” jelas Hanif.

Selain itu, KLH juga akan melakukan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap tata ruang di tiga provinsi terdampak. Evaluasi ini bertujuan memastikan kesesuaian rencana tata ruang dengan kaidah lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

“Jika tata ruang sudah sesuai KLHS, maka akan kami bandingkan dengan kondisi faktual di lapangan untuk melihat celah permasalahan. Namun bila tata ruang sudah ditetapkan tetapi bencana tetap berat, berarti ada persoalan serius dalam perencanaan,” tegasnya.

Tahapan berikutnya adalah evaluasi persetujuan lingkungan, termasuk Amdal dan UKL-UPL, terutama pada kegiatan berbasis lanskap dan ekstraksi sumber daya alam. KLH saat ini telah menjalankan audit lingkungan di Sumatera Utara dan akan memperluasnya ke Sumatera Barat dan Aceh.

Audit lingkungan akan dilakukan terhadap lebih dari 100 unit usaha dan diproyeksikan berlangsung hingga satu tahun. Namun, KLH menargetkan audit terhadap kegiatan berskala besar rampung pada Maret mendatang agar dapat segera ditindaklanjuti melalui sanksi pidana, gugatan perdata, atau sanksi administratif.

“Penegakan hukum akan kami lakukan berbasis kajian sains dan data spasial. Perubahan lanskap yang drastis akibat aktivitas manusia dan faktor alam tidak bisa diabaikan,” ujar Hanif.

Di tempat yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan komitmen dalam mendukung kajian ilmiah tersebut. Menurutnya, penanganan banjir di Sumatera merupakan kebutuhan nasional strategis yang membutuhkan keterlibatan banyak pakar dari perguruan tinggi.

“Kami akan melibatkan dosen dan guru besar dari berbagai bidang seperti kehutanan, lingkungan hidup, hidrobiologi, teknik sipil, dan tata ruang dalam satu tim multidisiplin di bawah arahan KLH,” kata Brian.

Ia menambahkan, hasil kajian akan disusun secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, termasuk jika temuan tersebut berdampak pada proses hukum di kemudian hari.

"Sejak minggu lalu, tim ahli telah turun ke lapangan hampir selama dua minggu untuk melakukan pengambilan data lapangan, pengukuran, serta pengambilan berbagai sampel yang saat ini sudah masuk dan dianalisis di laboratorium,” tutup Hanif.