1446
1446
Flash, News  

SBR Jembatani Pemekaran Gambut Raya ke Pusat, Sepaket dengan Kambatang Lima

Anggota DPR RI Syamsul Bahri R (SBR) berpose bersama Panitia Perkumpulan Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya (P4KGR) di Banjarmasin, Jumat (5/4) malam. Foto: M Rahim Arza/apakabar.co.id

apakabar.co.id, BANJARMASIN – Anggota DPR RI Syamsul Bahri R (SBR) berkomitmen membantu proses pemekaran Gambut Raya di Kalimantan Selatan. Ia berjanji mengawal hingga pusat.

Termasuk urusan menjembatani komunikasi bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Ia bersedia.

“Rancangan ini akan dirumuskan bersama 11 anggota DPR RI. Namun akan digodok dulu oleh anggota komisi II soal DOB Gambut Raya itu,” ucapnya saat berdiskusi bersama Panitia Perkumpulan Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya (P4KGR) di Banjarmasin, Jumat (5/4) malam.

DOB kepanjangan daerah otonomi baru. Gambut Raya bukan satu-satunya wilayah yang ingin dimekarkan. Di tenggara Kalsel masih ada Kambatang Lima (Katam). Di mana saat ini masuk bagian Kotabaru.

Lantas, Syamsul juga mengusulkan agar usulan Gambut Raya dipaketkan dengan Kambatang Lima. Selambat-lambatnya, bersama P4KGR mereka bakal ke Jakarta, Mei nanti.

“Di Kabupaten Banjar sudah ada kajian, cuma perlu ada persetujuan di pusat lewat DPR RI,” kata legislator asal Kalsel itu.

Anggota Fraksi Gerindra itu memang kembali menggunakan pemekaran di Kalsel. Kabupaten Tanah Kambatang Lima (Katam) dan Gambut Raya.

Karena, bagi dia sejalan dengan masifnya pemerintah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia memberi saran agar tim pemekaran segera membuat surat resmi Komisi II DPR RI. Juga ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. Selebihnya, Syamsul akan bantu komunikasi.

Kata dia, hal ini mesti dilakukan. Setidaknya bisa kembali menjadi sorotan dalam diskusi.

Intinya, Syamsul bakal mengawal usulan pemekaran ini. Mulai dari rekomendasi bupati, hingga gubernur.

Dengan begitu, kajian yang sudah dirancang, bisa diproses oleh Kemendagri.

“Sebagai penjajakan awal. Tidak salah, kami nanti akan bersilahturahmi ke kedua lembaga itu. Walau pun moratorium saat ini masih pending,” ungkap Syamsul.

Dari jalur lain, moratorium pemekaran ini juga diproses. Yakni lewat inisiatif DPR RI.

“Dasar hukumnya apa, misal adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), jumlah penduduk di wilayah ini dan semacamnya, sesuai kajian ULM,” terangnya.

Ketua Harian P4KGR, Muhammad Suriani Shiddiq merasa terbantu dengan Syamsul Bahri. Apalagi anggota komisi XI itu sudah punya pengalaman jadi leader pemekaran Tanah Bumbu (Tanbu).

“Tentu saja, pertama kami berterima kasih kepada Bapak Syamsul Bahri selaku anggota dewan di pusat yang turut mendorong DOB Gambut Raya ini,” ungkapnya bersyukur.

Kedua, Shiddiq menginginkan usulan terkait pertemuan ini agar persiapan ke depan. Maka benar-benar dikawal dalam merealisasikan kabupaten baru.

Ada beberapa tahapan. Dia merasa perlu mengumpulkan banyak dukungan di seluruh desa di 6 wilayah kecamatan.

“Enam kecamatan itu sangat potensial. Secara demografis, sebenarnya terpisah sempadannya yaitu Banjarbaru,” tutupnya.

98 kali dilihat, 1 kunjungan hari ini
Editor: Fahriadi Nur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *