apakabar.co.id, JAKARTA– Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said mengingatkan pemerintah bahwa tugasnya adalah menjamin akses pendidikan bagi semua, sehingga orang tua, khususnya para ibu-ibu, tidak lagi repot dalam menyekolahkan anak-anaknya. Hal itu disampaikan Sudirman Said dalam sesi diskusi tentang pendidikan bersama Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta, Rabu (29/5).
“Saya sering mendengar cerita ibu-ibu yang terus-menerus dengan keterbatasannya menginginkan anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan terbaik. Sekarang (momentum pendaftaran siswa baru) sedang dirasakan ibu-ibu di Indonesia. Saya membayangkan ibu-ibu di seluruh Indonesia risau terkait dengan urusan pendidikan anak-anaknya,” ujar Sudirman di Jakarta, Rabu (29/5).
Oleh sebab itu, ujar Sudirman, “Saya berharap agar orang tua tidak boleh repot dalam menyekolahkan anaknya. Daftar bisa di mana pun dan dijamin anaknya dapat bangku sekolah.”
Pada kesempatan itu, Sudirman menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan. Pertama, setiap orang tua pasti menginginkan nasib yang lebih baik bagi anaknya. “Karena itu, tugas pemerintah menjamin pendidikan dapat diakses oleh semua,” jelasnya.
Kedua, khusus untuk Jakarta, Sudirman berharap semua sekolah memiliki kualitas sama dan merata dengan kualitas layanan yang sama. “Contoh ideal seperti halnya servis perbankan yang memberikan kualitas layanannya sama di mana saja, kualitas sekolah juga harus rata berkualitas. Sehingga semua anak bisa sekolah di mana saja. Dengan demikian tidak ada lagi istilah sekolah favorit,” terangnya.
Ketiga, orang tua tidak boleh repot dalam menyekolahkan anaknya. “Mereka bisa daftar di mana pun dan dijamin anaknya dapat bangku sekolah,” kata Sudirman yang merupakan eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Keempat, para ibu yang bekerja sambil mengasuh anaknya harus diringankan bebannya. Tempat penitipan anak (day care) berkualitas dengan harga terjangkau harus diperbanyak. Kelima, masa depan anak sangat ditentukan saat usia dini, sehingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Dalam pandangan saya, pendidikan merupakan investasi, baik diselenggarakan oleh negara maupun pihak swasta. Investasi pendidikan tidak pernah salah. Apabila negara mendidik rakyatnya, maka akan menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Alangkah indahnya kebijakan pemerintah jika mempertimbangkan kesulitan para ibu-ibu, sehingga anaknya tetap mendapatkan pendidikan terbaik dan masa depan yang lebih baik,” papar Sudirman.
Dalam kesempatan itu, Sudirman menceritakan kisah masa kecilnya di Brebes, Jawa Tengah yang hampir drop out dari sekolah. Ditinggal wafat ayahnya sejak usia 9 tahun, ibunya harus berjuang mengasuhnya bersama adik-adiknya.
“Bagaimana sulitnya kami berenam (6 bersaudara). Ibu harus struggle ngurusin anak-anaknya, mulai dari makanan hingga sekolah. Jadi, kalau tidak ada peran negara, orang seperti saya akan jadi apa. Betul bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara, untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan supaya mereka berdaya,” tutur Sudirman.
Khusus untuk Jakarta, menurut Sudirman, sebagai kota besar telah memiliki kekuatan fiskal dan memiliki sumber daya manusia berkualitas. UU DKJ juga memberikan kewenangan kepada Pemprov Jakarta, salah satunya di sektor pendidikan sehingga bisa menata dengan lebih leluasa.
Kebijakan zonasi perlu dibarengi dengan ketersediaan bangku sekolah. Masalah ini, kata Sudirman, bisa diselesaikan DKJ dengan anggarannya yang cukup besar.
“Dengan kemampuan fiskal Jakarta yang cukup besar, maka juga perlu untuk meneruskan bantuan-bantuan pendidikan untuk meringankan beban orang tua,” ujarnya.
Selanjutnya, Sudirman mengingatkan agar persoalan terkait ketersediaan bangku di sekolah-sekolah negeri bisa segera diselesaikan. Jangan sampai hal itu berlarut-larut hingga menyengsarakan masyarakat yang menginginkan pendidikan terbaik untuk anaknya.
“Kalau jumlah bangku tidak sama, pasti akan begini terus, perebutan bangku sekolah. Susahnya apa (untuk menyelesaikan masalah ini)? Bangun jumlah bangku SMP sebanyak bangku SD, bangku SMA sebanyak bangku SMP, sehingga tidak ada lagi rebutan. Ini soal niat, kalau menyadari bahwa pendidikan adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan memajukan bangsa,” tandas Sudirman.
