EKBIS
Minimnya Pendekatan Teknokratis di Tengah Kecenderungan Ekonomi Komando Prabowo
apakabar.co.id, JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Hermanto Siregar mengungkapkan meski sistem perekonomian Indonesia di bawah pemerintah Prabowo Subianto berada pada posisi moderat, namun belakangan mulai menunjukan kecenderungan ke arah ekonomi komando.
Hal itu dapat dilihat dengan mengarusutamakan sumber daya ekonomi hanya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di sisi lain, justru meminimalisir sumber daya ekonomi untuk swasta. Situasi tersebut yang menurutnya membuat pembangunan tidak berjalan optimal.
"Sistem ekonomi Indonesia kecenderungannya sebenarnya di tengah walau agak lebih berat condong ke arah ekonomi komando. Pemerintah kuat banget melakukan sentralisasi. Saya tidak menyalahkan itu, baik ekonomi pasar dan komando itu ada plus minusnya," katanya kepada apakabar.co.id di Jakarta, dikutip Kamis (8/1).
Hermanto memaparkan ekonomi komando memiliki kelebihan bila perencanaannya dilakukan dengan baik maka hasilnya akan sesuai dengan target. Meski begitu, ia mewanti-wanti bila pemerintah tanpa mempersiapkan perencanaan yang baik maka berpotensi mengalami kerugian.
Ia mencontohkan ekonomi komando yang dilakukan oleh China. Negara yang hanya berisi satu partai politik dengan ideologi tunggal yakni komunisme membuat ekonomi komando di negara tirai bambu tersebut berlangsung solid.
Konsekuensinya ekonomi di China menjadi tidak terbuka dengan pasar. Pengusaha asing yang ingin melakukan investasi, sebagian keuntungan perusahaan harus dibagikan kepada negara China. Hal itu yang membuat China memiliki kawasan ekonomi khusus yang cukup maju dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pernah menyentuh 10-11 persen.
"Di sisi lain ada juga AS yang pemerintahannya sangat dominan. Walau negara bercorak liberal, tapi menggunakan ekonomi komando. Ciri-cirinya negara lain pada dicaplok walau masyarakatnya tidak senang juga," katanya.
Perlu Pendekatan Teknokratis
Direktur Pelaksana Pusat Analisis Kebijakan Publik Akademika, Edy Priyono mengingatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mengutamakan pendekatan teknokratis.
"Pendekatan teknokrasi itu membutuhkan teknokrat. Saya tidak bilang bahwa pejabat harus pejabat tapi dia harus mempunyai pemikiran yang teknokratis kalau dia berasal dari teknorat dan dia mampu bagus, tapi kalau tidak pejabat publik harus punya kemampuan berdialog dengan dengan teknokrat supaya menghasilkan pendekatan yang teknokratis," ujarnya kepada apakabar.co.id di Jakarta.
Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih beranggotakan total 109 orang yang terdiri 48 menteri, 56 wakil menteri dan 5 pejabat setingkat menteri. Berdasarkan perhitungan Center of Economics and Law Studies (Celios) mayoritas sebanyak 55,6 persen atau 60 orang di jajaran Kabinet Merah Putih berlatar belakang politisi.
Proporsi kedua dengan latar belakang profesional atau teknokrat hanya sebesar 15,7 persen atau setara 17 orang. Disusul kalangan TNI/Polri sebesar 8,3 persen, pengusaha 7,4 persen, akademisi 5,6 persen, tokoh agama 4,6 persen dan selebritas 2,8 persen.
Berdasarkan pengamatan Edy Priyono dalam setahun terakhir kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan dan regulasi dengan pendekatan teknokratis menunjukan tren yang semakin menurun. Di sisi lain pendekatan top down dan pendekatan politis lebih mendominasi.
"Saya tidak ingin bicara terlalu soal jumlah atau komposisi. Karena jabatan tertentu jabatan politis tidak berarti jelek yang terpenting pendekatan teknokratis. Kalau kajian teknokratis kan dimulai dari uji coba terbatas dan bisa dilihat kelemahannya. Itulah pendekatan teknokratis baru kemudian kita perbaiki dan perbesar," paparnya.
Edy mencontohkan melemahnya pendekatan teknokratis juga nampak pada program Food Estate yang menunjukan tren kegagalan di sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan Tengah. Pendekatan teknokratis, menurutnya akan turut memperhatikan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya dengan mengutamakan studi kelayakan.
Kondisi serupa juga terlihat dalam program mercusuar pemerintah lainnnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. "Kalau menggunakan pendekatan teknokratis mungkin kasus-kasus keracunan yang terjadi selama ini bisa diminimalisir. Program akan berjalan dengan baik dan kemungkinan dilanjutkan. Tapi kalau pendekatannya politis kita tidak tahu apakah akan dilanjutkan atau tidak," jelasnya.
Guru Besar Institut Pertanian
Bogor
University
Hermanto Siregar
Indonesia
Prabowo Subianto
Hal
Badan Usaha Milik Negara
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY