NEWS

Impor 105 Ribu Mobil India Dinilai Kontras dengan Komitmen Prabowo

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Antara
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Antara
apakabar.co.id, JAKARTA - Anggota DPR RI Ahmad Iman Sukri memandang langkah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor sekitar 105.000 mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi kontras atau bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal, bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan Maung, didorong untuk tidak menggunakan produk asing. Itu sebagai wujud kebanggaan dan komitmen penggunaan produk dalam negeri,” ujar Iman yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (21/2).

Oleh sebab itu, dia mempertanyakan rencana Agrinas tersebut karena Prabowo bahkan sudah menyiapkan anggaran untuk produksi kendaraan buatan lokal.

"Faktanya, kapasitas industri otomotif nasional masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk pikap. Bahkan, kendaraan niaga ringan jenis pikap merupakan unggulan dalam negeri. Bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, melainkan ekspor," katanya.
Ia melanjutkan berdasarkan data produsen otomotif dalam negeri, kapasitas produksi dalam negeri sangat besar dan mencapai hingga 2,5 juta kendaraan, termasuk pikap. 

"Kalau kita mampu membuat kendaraan sendiri, kenapa harus impor?” katanya.

Sementara itu, dia mengingatkan Agrinas selaku badan usaha milik negara (BUMN) bahwa dengan anggaran negara yang terbatas, daya beli melemah, hingga tekanan ekonomi global, maka pemerintah termasuk BUMN harus lebih ekstra berhati-hati dalam urusan belanja.

"BUMN harus berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Kalaupun ingin belanja, harus ada multiplier effects (efek berganda, red.) bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai menguntungkan golongan dan orang tertentu," ujarnya.
Selain itu, dia mengingatkan bahwa fasilitas dan ekosistem industri dalam negeri masih sangat kuat, sehingga tidak ada alasan untuk mengimpor ratusan ribu kendaraan dari India.

"Sebetulnya tidak ada alasan untuk melakukan impor kendaraan niaga. Negara kita sangat kuat dalam membuat kendaraan niaga jenis apa pun itu, termasuk pikap, dan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian," katanya.