OPINI
Menata Ulang Komunikasi Bencana Lewat 'Emotional Governance'
Oleh: Dimas Aditya Nugraha*
Bencana alam selalu meninggalkan dua jenis luka: luka fisik pada bentang alam, dan luka batin pada jiwa manusia yang menghuninya.
Ketika banjir bandang dan longsor menerjang saudara-saudara kita di Sumatera baru-baru ini, kita melihat lumpur menimbun rumah dan jalanan yang terputus. Namun, di balik angka-angka statistik: korban jiwa, kerugian materiil, bahkan jumlah bantuan yang dirilis secara rutin oleh pemerintah, ada ruang kosong yang sering kali luput diisi: ruang emosi publik.
Selama ini, komunikasi krisis pemerintah sering terjebak dalam hal yang teknokratis. Rilis pers dipenuhi tonase bantuan logistik, foto-foto penyerahan bantuan, hingga angka pengerahan sumber daya. Apakah ini salah? Tentu tidak.
Transparansi data adalah fondasi akuntabilitas. Namun, di tengah trauma kolektif, data yang dingin tidak cukup untuk membalut luka. Publik membutuhkan lebih dari sekadar informasi; mereka membutuhkan koneksi, empati, dan harapan.
Di sinilah kita perlu menengok sebuah studi menarik yang diterbitkan dalam Chinese Journal of Communication oleh Cui dan Tong (2022). Riset bertajuk How does the Chinese Government conduct emotional governance over COVID-19? ini menawarkan perspektif baru yang disebut emotional governance atau tata kelola emosi.
Temuan ini bukan sekadar teori akademis, melainkan cermin reflektif yang bisa kita adaptasi secara elegan untuk menata ulang cara negara hadir di tengah duka Sumatera.
Kita bisa mendorongnya dengan pendekatan 3E+1N atau educative, enlightment, empowerement, dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau nasionalisme.
Pergeseran Paradigma
Aspek edukatif dari studi ini mengajarkan kita bahwa era "komunikasi satu arah" atau hard propaganda sudah usang. Cui dan Tong menemukan bahwa media pemerintah China telah berevolusi.
Mereka tidak lagi hanya memborbardir publik dengan slogan-slogan kaku. Sebaliknya, mereka menggunakan vlog yang personal, emosional, dan partisipatif untuk membangun apa yang disebut sebagai healing patriotism atau patriotisme yang menyembuhkan.
Dalam konteks bencana Sumatera, ini adalah pelajaran mahal. Pemerintah China menggunakan dua arketipe atau tokoh utama dalam narasi mereka. Pertama, Civilian Hero (Pahlawan Warga), yakni orang biasa yang melakukan pengorbanan luar biasa. Kedua, Miracle Government (Pemerintah yang Bekerja), yang digambarkan bukan sebagai birokrat yang jauh, melainkan sebagai entitas yang efisien, peduli, dan hadir di lapangan.
Bayangkan jika kanal media sosial pemerintah, mulai dari Pemerintah Daerah hingga Kementerian, mengadopsi pendekatan ini. Alih-alih hanya memposting infografis imbauan waspada, kita bisa mengangkat kisah seseorang yang membuka dapur umum di tengah sisa banjir. Atau para pemuda yang bergotong royong membersihkan lumpur di sekolah.
Narasi seperti itu mengubah wajah negara dari "institusi yang memerintah" menjadi "fasilitator kebaikan".
Cermin bagi Demokrasi Kita
Masuk ke aspek pencerahan (Enlightenment), ada satu fakta mengejutkan dari studi Cui dan Tong: lebih dari 50% konten "pemerintah" sebenarnya berasal dari materi yang diproduksi oleh warganet (netizen), yang kemudian dikurasi dan diedit ulang oleh media resmi. Para peneliti menyebutnya sebagai authoritarian participatory persuasion 2.0.
Jika negara dengan sistem otoriter saja menyadari pentingnya partisipasi publik dalam narasi negara, betapa besarnya potensi Indonesia sebagai negara demokrasi? Kita memiliki modal sosial yang jauh lebih kuat: budaya gotong royong yang organik, bukan dimobilisasi.
Linimasa media sosial kita saat bencana sering kali terbelah. Di satu sisi ada akun resmi pemerintah yang kaku, di sisi lain ada konten warga yang emosional, kadang liar, dan rentan disinformasi. Pencerahan yang bisa kita ambil adalah: Pemerintah tidak perlu memproduksi semua konten sendirian. Pemerintah harus menjadi orkestrator atau agregator.
Alih-alih bersaing dengan konten warga, Humas pemerintah bisa mengambil peran sebagai "pengeras suara" bagi aksi-aksi heroik warga. Mengunggah ulang video relawan independen, memberikan apresiasi pada inisiatif swasta, dan menarasikannya kembali sebagai bukti ketangguhan bangsa. Ini adalah strategi yang elegan.
Dengan cara itu, pemerintah tidak terlihat "memonopoli" penanganan bencana, tetapi justru terlihat rendah hati dan merangkul semua elemen.'
Memberdayakan Energi Bangsa
Pada tahap pemberdayaan (Empowerment), konsep emotional governance bertujuan untuk mengubah kesedihan menjadi energi gerak. Inilah yang sangat dibutuhkan Sumatera saat ini. Komunikasi publik tidak boleh berhenti pada ratapan atau saling menyalahkan.
Strategi komunikasinya harus bergeser. Jangan hanya tunjukkan "Bapak Pejabat memberikan bantuan", tetapi tunjukkan "Kita semua sedang bekerja". Bingkai narasi harus diubah dari state-centric (berpusat pada negara) menjadi people-centric (berpusat pada manusia).
Pemerintah bisa memberdayakan warga dengan memberikan panggung pada cerita-cerita kecil yang inspiratif. Kisah seorang guru yang tetap mengajar di tenda darurat, atau kisah petani yang membagikan hasil panen tersisa untuk pengungsi.
Tak tabu pula cerita tentang bapak Babinsa yang tanpa banyak berpikir, langsung menceburkan diri ke arus deras untuk menyelamatkan warganya. Cerita-cerita ini memiliki daya ungkit psikologis yang kuat. Ia memberdayakan penontonnya, mereka yang jauh dari lokasi bencana, untuk merasa "saya juga bisa berkontribusi". Entah itu melalui donasi, doa, atau menyebarkan informasi positif.
Dengan demikian, komunikasi pemerintah berfungsi ganda: sebagai informasi mitigasi dan sebagai "baterai" yang mengisi ulang semangat relawan dan korban di lapangan. Inilah esensi dari komunikasi yang memberdayakan; ia tidak membuat masyarakat bergantung, tapi membuat mereka merasa berdaya dan terlibat.
Menuju Healing Patriotism
Akhirnya, muara dari semua strategi ini adalah nasionalisme. Namun, bukan nasionalisme slogan, melainkan Healing Patriotism. Cui dan Tong mendeskripsikan ini sebagai upaya menyembuhkan trauma kolektif sekaligus memperkuat identitas negara.
Bencana adalah momen kritis di mana ikatan kebangsaan diuji. Jika komunikasi pemerintah gagal, yang muncul adalah sinisme dan ketidakpercayaan. Namun jika berhasil, bencana bisa menjadi momentum persatuan yang luar biasa. Emotional governance mengajarkan kita untuk menyentuh hati sebelum menyentuh pikiran.
Pemerintah Indonesia, memiliki peluang emas untuk mempraktikkan ini. Transformasi digital bukan hanya soal mendigitalkan layanan, tapi mendigitalkan rasa empati. Kita perlu menggunakan platform digital untuk merajut kembali rasa aman yang koyak akibat bencana.
Kita ingin melihat akun-akun resmi pemerintah yang tidak jaim (jaga image), yang berani menampilkan sisi humanis, yang menangis bersama rakyat, dan bangkit bersama rakyat. Kita ingin narasi yang tidak hanya berkata "Pemerintah sudah bekerja", tetapi "Mari kita selesaikan ini bersama-sama".
Saatnya kita tinggalkan gaya komunikasi usang yang berjarak. Mari kita bangun narasi yang memeluk, yang meyakinkan setiap korban di Sumatera bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa di balik setiap kesedihan, ada jutaan tangan saudara sebangsa yang siap menopang. Bahwa negara hadir bukan hanya sebagai struktur birokrasi, tapi sebagai representasi kasih sayang kolektif seluruh rakyatnya.
Hanya dengan cara itulah, kita bisa melewati badai ini dengan kepala tegak. Bukan karena kita memiliki teknologi tercanggih atau dana tak terbatas, tetapi karena kita memiliki hati yang terpaut satu sama lain. Karena kita Indonesia.
*) Mahasiswa S3 Manajemen Strategis UPI & Pengajar Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY