350.org Indonesia Dorong Pemerintah Bertindak Lebih Jauh Cegah Bencana Iklim

Dalam pernyataannya, manajer 350.org Indonesia, Sisilia Nurmala Dewi, kembali menyerukan penghentian bertahap penggunaan batu bara. Seruan itu menguat setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang lebih dari setengah proyeksi peningkatan permintaan batu bara di kawasan Asia Tenggara. 

"Kondisi tersebut dinilai berlawanan dengan upaya global menekan krisis iklim," ujar Sisilia di Jakarta, Sabtu (24/1)

Saat ini, Indonesia merupakan eksportir batu bara terbesar di dunia dan penghasil emisi karbon terbesar di kawasan Asia. Padahal sebelumnya, Presiden Prabowo sempat menyampaikan komitmen untuk menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap pada 2040. 

Namun, janji tersebut dinilai tidak ditepati. Pada tahun lalu, pemerintah telah mengajukan rencana iklim nasional yang dianggap belum memadai untuk memenuhi target Perjanjian Paris, yaitu menahan kenaikan suhu global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius. 

Belakangan muncul laporan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kembali pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru.

Sisilia Nurmala Dewi menyampaikan bahwa bencana di Sumatera seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh komitmen iklim yang ada karena belum mampu melindungi masyarakat dari dampak terburuk perubahan iklim. 

Ia menegaskan, hanya strategi mitigasi iklim jangka panjang, termasuk penghentian penggunaan bahan bakar fosil, akan memberikan perlindungan nyata bagi rakyat Indonesia. "Langkah awalnya adalah menghentikan batu bara sesuai janji yang telah disampaikan," katanya.

350.org Indonesia juga menyoroti lemahnya pelaksanaan skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Dalam skema tersebut, negara-negara maju menjanjikan dana sebesar 20 miliar dolar AS untuk membantu Indonesia beralih dari energi fosil. 

Namun, hingga kini hanya sebagian kecil dana yang benar-benar disetujui dan dicairkan. "Proses birokrasi dan negosiasi yang berlarut-larut dinilai menjadi penghambat utama," terangnya.

Menurut Sisilia, pemerintah kerap menggunakan alasan ketahanan energi untuk terus mempertahankan batu bara. Padahal, ketahanan energi sejati justru terletak pada energi terbarukan. 

Secara global, biaya listrik dari energi terbarukan saat ini sudah 30 hingga 50 persen lebih murah dibandingkan pembangkit energi fosil baru. Oleh karena itu, dana publik seharusnya digunakan untuk mendukung energi bersih yang terjangkau, bukan untuk energi batu bara yang mahal dan berbahaya bagi lingkungan.

Ia menambahkan bahwa banyak negara di dunia mulai meninggalkan batu bara. Jika Indonesia ingin berperan sebagai penggerak perubahan global, maka langkah serupa seharusnya juga diambil. 

Keadilan iklim menuntut agar tragedi seperti banjir besar di Sumatera tidak terulang kembali. Tanpa langkah nyata menghentikan batu bara, pemerintah dinilai akan terus memikul tanggung jawab atas bencana-bencana iklim yang terjadi di masa depan.