apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah bakal melakukan retreat (pengarahan) berbalut glamping kepada ratusan kepala daerah terpilih se-Indonesia di Akademi Militer, Magelang. Kucuran duit miliaran rupiah kontradiktif dengan rencana efisiensi anggaran.
Pemerintah sebenarnya punya penjelasan; retreat penting dan tidak menggunakan dana dari APBN.
“[Kegiatan] tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD,” jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di DPR RI, Jumat (14/2).
APBN yang digunakan semua berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata kader Gerindra ini usai konferensi pers soal efisiensi anggaran.
Karena tidak memakai ongkos pribadi seharusnya, sambung Pras, tidak ada transfer dari kepala daerah yang masuk ke PT Lembah Tidar Indonesia.
Selama 8 hari, para kepala daerah bakal digembleng layaknya prajurit oleh Prabowo di Lembah Tidar, sebutan untuk Akademi Militer di Magelang.
Jurnalis senior, Dandhy Laksono – seperti dikutip di akun X miliknya – lalu menyebut retreat ini sebagai glamping alias kemah mewah. Anggaran segede Rp 11 miliar bakal dikucurkan pemerintah di tengah efisiensi anggaran ini.
Rincian anggaran, Rp2,7 juta per kepala daerah. Itu mencakup biaya akomodasi dan konsumsi total 503 kepala daerah. Belum termasuk ajudan dan staf mereka. Dandhy lalu menyinggung nama PT Lembah Tidar Indonesia.
Namun Pras membantah PT Lembah Tidar sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. “Bukan (dikelola Gerindra) bukan itu, itu negara itu,” kata Pras.
Digelar sepekan mulai 22 Februari atau dua hari setelah pelantikan, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat. Pemerintah menganggap program ini penting untuk membekali para kepala daerah sekalipun tengah melakukan efisiensi.
“Semula 14 hari telah dikurangi,” begitu kata Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro.
Gaya Militeritik
Dimintai pendapatnya, Pakar Hukum Herdiansyah Hamzah melihat sebenarnya retreat bukanlah suatu kewajiban. Ini hanyalah gambaran obsesi Prabowo saja.
“Ini gaya militerisme yang sedang ditanamkan di dalam pemerintahan daerah,” jelas Castro, sapaan karibnya, Jumat sore (14/1).
Pemerintah beralasan retreat penting untuk membangun keselarasan. Castro paham betul relasi itu. Tapi, kata dia, daerah juga punya kebebasan.
“Daerah punya kebebasan menentukan apa-apa saja yang menjadi wewenang dan kewajiban sesuai amanat undang-undang [otonomi daerah],” jelasnya.
Tidak bisa serta merta daerah begitu saja menjadi sub-koordinasi secara penuh pemerintah pusat. Gaya-gaya militerisme ini seperti menunjukkan retreat sebagai upaya penundukan.
Maka, tak salah Castro melihat retreat ini terkesan dipaksakan. Ia lantas bertanya-tanya dari mana asal anggaran setelah tak menggunakan ongkos pribadi kepala daerah.
“Apa nomenklatur-nya? Perlu dicek. Kalau tidak ada, itu pelanggaran terhadap dokumen penyusunan anggaran APBN,” jelas dosen hukum satu ini.
