apakabar.co.id, JAKARTA – Praktisi kesehatan menyarankan petugas pemilihan umum (pemilu) seperti kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), peserta pemilu, calon legislatif, tim sukses atau simpatisan agar lebih peka terhadap keluhan kesehatan.
Kepala Seksi Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngabila Salama menjelaskan deteksi dini adalah kunci agar kondisi terburuk tidak terjadi.
“Untuk petugas KPPS, panitia pemilu, caleg, tim sukses (timses), simpatisan dapat lebih peka dengan keluhan kesehatan,” katanya di Jakarta, Sabtu (17/2).
Menurut Ngabila, mereka yang berusia 40 tahun ke atas, biasanya sudah memiliki minimal satu penyakit komorbid atau bawaan.
“Untuk itu harap lebih peka dengan keluhan kesehatan,” ujarnya.
Bagi yang memiliki penyakit kronis atau yang sedang minum obat rutin untuk komorbidnya, seperti hipertensi, stroke, penyakit jantung, gagal ginjal kronis, kanker, gangguan imun rendah atau imunodefisiensi lainnya, juga harus lebih peka dengan gejala yang timbul.
“Jangan takut, malu, ragu atau malas. Jika ada keluhan sedikit saja gitu, termasuk batuk pilek, segera datang ke puskesmas dan RS (rumah sakit) untuk didiagnosis dan terapi segera,” terangnya.
Bahkan, jika hanya pusing dan tidak membaik dengan obat yang biasa dikonsumsi dalam satu kali 24 jam, segera datang berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
“Deteksi dan terapi dini itu, jadi kunci untuk cegah keparahan dan kematian,” kata dia.
Sementara itu, kata Ngabila, bagi yang belum bergejala, sebaiknya terus lakukan pola hidup bersih sehat.
“Pakai masker di keramaian, rajin mencuci tangan, mengkonsumsi vitamin D3 dan vitamin C secara oral (minum) atau injeksi (injeksi atas saran dokter) agar kondisi badan fit, imunitas terjaga,” katanya.
Ia juga meminta kelompok ini untuk menerapkan pola hidup sehat ‘CERDIK’, yakni tidak merokok, aktivitas fisik 30 menit sehari, makan sayur buah tiga sampai porsi sehari, batasi konsumsi gula, garam, lemak, minuman berenergi atau kemasan atau soda.
“Cukup tidur minimal tujuh jam dalam 24 jam dan jika begadang, tidur siang hari, jangan stres dengan berempati dan menjaga tim kerja dengan baik agar proporsi pekerjaan imbang,” paparnya.
13 Anggota KPPS DKI Dirawat
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 13 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sedang menjalani perawatan karena mengalami gangguan kesehatan, merujuk data per 15 Februari 2024.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan selain 13 anggota KPPS, juga ikut dirawat 4 orang non-KPPS.
“Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat,” katanya, Sabtu (17/2).
Menurut Ani, mayoritas penyakit yang dialami petugas yakni penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala.
Sebagai perbandingan, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019, penyakit terbanyak yang dialami para petugas didominasi penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes.
Angka itu didapat setelah Dinkes melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya, dan masyarakat.
Pendataan itu terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO).
Dia lalu membeberkan sebelumnya Dinkes DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya guna memastikan kesehatan para petugas KPPS terjamin. Dinkes DKI beserta fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) memberikan layanan kesehatan terintegrasi termasuk dalam hal ini kepada para penyelenggara Pemilu 2024.
“Kami sudah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS. Dimulai sejak menyaring calon anggota KPPS, dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta,” kata Ani.
Perkuat Layanan Kesehatan bagi KPPS
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperkuat layanan kesehatan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk Pemilu 2024.
“Ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Terintegrasi Dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta,” kata Ani.
Menurut dia, pihaknya telah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS yakni dimulai sejak menyaring calon anggota dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta.
Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), Satpol PP dan petugas KPPS Pemilu 2024 sebanyak 4.000 orang dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.
“Pelatihan ini juga menjadikan mereka sebagai first aid responder (pemberi pertolongan pertama) bila terjadi kegawatdaruratan di TPS (tempat pemungutan suara) tempat mereka bertugas,” ujar Ani.
Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS di TPS.
“Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi juga dibuka, terdiri dari 44 Posko Statis di tingkat kecamatan dan 267 Posko Mobile di tingkat kelurahan,” ungkap Ani.
Kegiatan itu berlangsung selama masa pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.
“Kami melalui petugas kesehatan lingkungan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” kata Ani.
Sosialisasi dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menyantap makanan maksimal empat jam setelah disajikan dan memastikan makanan layak konsumsi.
“Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat, seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan sampah dan jauh dari lalu lintas kendaraan,” tandasnya.
