Politik Berbiaya Tinggi, Bahlil Usulkan Formula Baru Sistem Politik Indonesia

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat memberikan sambutan di puncak perayaan HUT ke-60 Golkar di SICC, Bogor. Foto: tvonenews.com

apakabar.co.id, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mulai merumuskan formulasi baru terhadap sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi.

Bahlil mengungkapkan hal tersebut, saat berpidato dalam Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/12) malam.

Pada kesempatan itu, Ketum Golkar menekankan tentang pentingnya merumuskan sistem politik yang benar-benar baik untuk rakyat dan negara demi mewujudkan cita-cita proklamasi.

Bahlil juga menyatakan bahwa jika partai lain belum mau menginisiasi, Golkar siap memulai dialektika ini dan memberikan pemikiran-pemikiran yang baik. Langkah ini diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan dan kritik terhadap sistem politik yang ada, terutama setelah Pilkada 2024.

“Kalau partai lain belum mau menginisiasi, izinkan kami Partai Golkar memulai dialektika ini. Kita akan merumuskan, kita akan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang baik,” ujar Bahlil di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

Menurut Bahlil, tujuan bernegara bukan hanya untuk demokrasi. Pasalnya, demokrasi hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan politik.

“Tujuan negara yang sebenarnya menyejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia,” papar Bahlil.

Setelah Pilkada 2024, Bahlil mencatat adanya upaya saling menyalahkan terkait hasil pemilihan umum. Ia menilai, setiap partai politik memiliki cara yang sama dan sama-sama pernah berkuasa. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor, serta ada yang merasa membawa institusi tertentu untuk ikut intervensi.

“Ada yang merasa telah membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Karena itu, Bahlil Lahadalia mengajak seluruh pihak agar tidak saling menyalahkan setelah pemilu digelar. Menurutnya, jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan bersama. Dan jika ada sebuah kebenaran, maka itu adalah kebenaran bersama.

“Kalau itu salah, adalah salah kita semua. Dan kalau itu benar, adalah benar kita semua,” bebernya.

Pendekatan itu, menurut Bahlil Lahadalia, menunjukkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi hasil pemilu sebagai bagian dari demokrasi.

238 kali dilihat, 238 kunjungan hari ini
Editor: Jekson Simanjuntak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *