apakabar.co.id, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai layanan “Lapor Mas Wapres” yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai akses cepat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
“Cara Istana membuat masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Istana dan ini merupakan bagian daripada jalan tol aspirasi,” katanya seperti dilansir Antara, Senin (11/11).
Layanan tersebut, kata Ujang, juga menghapus jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga publik tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan kritik maupun saran.
Baca juga: Tumpang Tindih Kewenangan Membayangi Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran
Di sisi lain, layanan tersebut merupakan cara umum yang sudah banyak dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Seperti yang pernah dilakukan era Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Yang lainnya juga mungkin adalah ingin memastikan publik atau warga tidak kesulitan untuk memberikan masukan, kritikan, saran, dan lain sebagainya atau aspirasi agar kira-kira tidak ada jarak walaupun memang jaraknya ada,” pungkasnya.
Baca juga: INDEF Tuding Kabinet Prabowo-Gibran Terbelenggu Politik Akomodatif
Diketahui bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pun pernah membuka layanan laporan terbuka. Saat itu layanan tersebut dinamakan “Lapor Mas Wali”.
Mulai hari ini, Senin (11/11), Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka posko layanan aduan masyarakat.
Layanan Gibran dinamai “Lapor Mas Wapres”. Melalui layanan ini, masyarakat bisa membuat laporan kepada Gibran melalui dua cara.
Pertama, masyarakat bisa langsung datang ke Istana Wapres di Jalan Kebon Sirih No 14, Jakarta Pusat. Layanan dibuka pada hari Senin—Jumat pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.
Cara kedua, masyarakat bisa membuat laporan ke nomor WhatsApp 08111 704 2207.
