Jalan Bubur Menuju Mahakam Ulu, BBPJN Minta Dukungan Publik dan Stop ODOL

apakabar.co.id, BALIKPAPAN - Kondisi jalan nasional penghubung Kutai Barat menuju Mahakam Ulu yang rusak parah memicu keluhan masyarakat dan mengganggu distribusi logistik ke wilayah pedalaman. 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur menyatakan ruas tersebut menjadi prioritas penanganan, sembari meminta dukungan publik untuk menghentikan praktik kendaraan over dimension over load (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur memastikan penanganan jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat, khususnya pada ruas strategis menuju Mahakam Ulu, segera dilakukan melalui skema kontrak multiyears.

Kepala BBPJN Kalimantan Timur, Yudi Hardiana, menyampaikan bahwa kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 17 Desember 2025 dan saat ini pihak pelaksana tengah melakukan persiapan pekerjaan di lapangan, termasuk mobilisasi peralatan, material, dan sumber daya pendukung lainnya.

“Untuk ruas jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat ini menjadi prioritas kami untuk segera ditangani,” kata Yudi, Minggu (11/1). 

Penanganan jalan tersebut masuk dalam Paket Preservasi Jalan Ruas SP Blusuh–SP 3 Damai–Barong Tongkok–Mentiwan (Sendawar) dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Multiyears Contract (MYC) Tahun Anggaran 2025–2027.

Berdasarkan dokumen kontrak, nilai pekerjaan tercatat sebesar Rp196,81 miliar dari pagu pengadaan Rp225,56 miliar, dengan masa pelaksanaan 745 hari kalender, terhitung sejak 17 Desember 2025 hingga 31 Desember 2027. Proyek ini dikerjakan oleh PT Brahmakerta Adiwira dan berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Ruang lingkup pekerjaan mencakup pemeliharaan rutin jalan sepanjang 15,94 kilometer, pemeliharaan rutin kondisi jalan 24,36 kilometer, rehabilitasi minor 2,44 kilometer, rehabilitasi mayor 17,21 kilometer, serta rekonstruksi jalan sepanjang 4,05 kilometer. Selain itu, pekerjaan juga meliputi pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 291,20 meter dan pemeliharaan berkala jembatan 234,60 meter.

Yudi menjelaskan penanganan kerusakan jalan nasional di Kutai Barat tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

“Kami berkolaborasi dengan Pemkab Kutai Barat untuk membantu menangani melalui APBD terhadap bagian-bagian yang tidak tertangani oleh APBN. Hal ini sudah disepakati antara BBPJN Kaltim dan Pemkab Kutai Barat untuk penuntasan kerusakan jalan di Kabupaten Kutai Barat,” ujarnya.

Selain dukungan anggaran, Yudi juga meminta keterlibatan semua pihak dalam menjaga keberlanjutan jalan nasional, terutama dengan menghentikan praktik kendaraan over dimension over load (ODOL) yang dinilai mempercepat kerusakan jalan.

“Kami mohon doa dan dukungannya untuk penanganan jalan nasional ini. Kami juga mohon bantuannya untuk menjaga jalan nasional dari kelebihan kapasitas kendaraan, karena ODOL yang marak di ruas ini sangat mempercepat kerusakan jalan,” kata Yudi.

BBPJN berharap penanganan jalan nasional di Kutai Barat dapat berjalan optimal melalui dukungan lintas pihak, sehingga akses transportasi dan distribusi logistik menuju Mahakam Ulu kembali lancar dan aman bagi masyarakat.

Berita sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendesak perbaikan segera terhadap jalan nasional yang mengalami kerusakan parah di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Ruas jalan ini menjadi satu-satunya jalur darat penghubung Kutai Barat menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), wilayah pedalaman hulu Sungai Mahakam.

“Jalur ini sangat vital bagi perputaran ekonomi masyarakat. Kami meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) segera turun tangan melakukan perbaikan,” tegas Rudy Mas’ud dikutip Minggu (11/1). 

Menurutnya, kondisi jalan yang rusak parah tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi darat yang setiap hari melintas. Dampaknya terasa langsung pada distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat Mahulu.

Rudy menekankan bahwa jalan tersebut memiliki nilai strategis tinggi karena menjadi urat nadi ekonomi dan sosial bagi wilayah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lanjut Rudy, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui BBPJN agar penanganan jalan Muara Lawa masuk dalam prioritas utama.

“Kami terus memantau proses perbaikan fisik di lapangan supaya arus logistik kembali lancar tanpa hambatan berarti,” ujarnya.

Ia berharap perbaikan infrastruktur ini tidak sekadar memulihkan aksesibilitas, tetapi juga menekan tingginya biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Peninjauan langsung yang dilakukan Gubernur Kaltim ke lokasi disebutnya sebagai bagian dari upaya pembenahan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Warga berharap besar bisa segera menikmati akses jalan yang mulus dan aman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” katanya.

Selain perbaikan, Rudy juga meminta agar rekonstruksi jalan nasional dilakukan dengan memperhatikan kondisi alam serta kapasitas kendaraan yang melintas, khususnya angkutan logistik dan bahan bakar minyak (BBM).

“Standarisasi jalan nasional harus disamakan, kapasitasnya setara dengan yang ada di Jawa, Sumatera, maupun Sulawesi,” tegasnya.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim juga mengingatkan perusahaan pemilik kendaraan angkut agar tidak melakukan praktik over dimension over loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan.

“Tolong pemilik kendaraan angkut jangan ODOL. Ini demi kepentingan masyarakat dan kita semua,” pungkas Rudy.