apakabar.co.id, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah yang dijadwalkan pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Said menegaskan bahwa sikap PDIP yang melarang kadernya menghadiri acara tersebut merupakan urusan internal partai. Keputusan itu bukan ranah pihak luar.
“Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar,” ujar Said saat ditemui awak media di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (21/2).
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi yang tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, tertanggal 20 Februari 2024.
Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan seluruh kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Instruksi ini muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang memanas, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat tersebut menegaskan bahwa kebijakan partai berada sepenuhnya di bawah kendali Ketua Umum. “Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai,” bunyi surat tersebut.
Di sisi lain, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa retret kepala daerah adalah bagian dari urusan pemerintahan. “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” terang Jokowi saat menghadiri acara di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
Sebagai mantan kader PDIP, Jokowi mengimbau agar para kepala daerah tetap menghadiri acara tersebut. Ia pun menegaskan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan demi kepentingan pihak tertentu.
Meski instruksi sudah dikeluarkan, Said Abdullah tidak dapat memastikan apakah seluruh kepala daerah PDIP akan mematuhi perintah Megawati Soekarnoputri. Hal serupa berlaku untuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang sebelumnya mengunjungi kediaman Megawati.
Said hanya mengungkapkan bahwa Pramono telah pulang lebih dahulu. “Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik,” katanya singkat.
Dalam surat instruksi tersebut, Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan agar seluruh kepala daerah yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang dan tetap berada dalam komunikasi aktif serta stand by commander call,” tegas Megawati.
Ketegangan ini mencerminkan semakin kompleksnya dinamika politik nasional. Di satu sisi, pemerintah menganggap retret sebagai bagian dari tugas pemerintahan. Di sisi lain, PDIP melihat ini sebagai situasi yang memerlukan sikap politik yang tegas demi menjaga soliditas partai.
Dengan adanya arahan dari Megawati Soekarnoputri, kini keputusan ada di tangan para kepala daerah PDIP: mengikuti instruksi partai atau merespons panggilan pemerintahan. Jika dibiarkan, situasi ini berpotensi memengaruhi peta politik nasional ke depan, seiring berkembangnya situasi politik di tanah air.
