NEWS
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRIN Dorong Integrasi Data
apakabar.co.id, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong adanya integrasi data dan tata kelola pengetahuan yang adil dan adaptif, agar kebijakan pemulihan tidak menimbulkan eksklusivitas baru bagi masyarakat terdampak, untuk mempercepat pemulihan pascabencana di tanah air.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Handoyo menyampaikan bahwa tantangan utama pemulihan pascabencana terletak pada lemahnya keadilan prosedural dalam pendataan dan verifikasi warga terdampak. Proses pendataan yang dilakukan secara cepat sering menghasilkan kategori administratif yang kaku dan sulit menyesuaikan dengan dinamika sosial di lapangan.
"Ketika data sudah dikunci untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran, ruang koreksi menjadi sangat sempit. Padahal kondisi warga pascabencana sangat dinamis," katanya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (20/1).
Handoyo menggarisbawahi kondisi tersebut berisiko mengecualikan warga yang terdampak, namun tidak sesuai dengan kategori administratif yang ditetapkan.
Untuk itu, ia merekomendasikan pendekatan pendataan jemput bola, penyediaan mekanisme verifikasi alternatif bagi warga yang kehilangan dokumen, serta kanal banding yang jelas dan mudah diakses.
Selain itu, Handoyo juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas data pascabencana yang disusun secara terpilah agar kebijakan pemulihan lebih responsif terhadap keragaman kondisi penduduk.
Lebih lanjut, Zainal Fatoni, yang juga peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN menekankan pentingnya integrasi pengetahuan lintas sektor dan berbasis wilayah.
Ia menilai kebijakan pemulihan yang hanya bertumpu pada data agregat berisiko mengaburkan perbedaan kebutuhan antarwilayah dan kelompok penduduk.
"Integrasi data kependudukan, kesehatan, sanitasi, disabilitas, dan kebencanaan penting untuk memetakan kerentanan secara komprehensif. Tanpa koordinasi lintas sektor, kebijakan pemulihan akan berjalan parsial dan sulit menjawab kompleksitas risiko pascabencana," ujarnya.
BRIN menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus dipahami sebagai proses kebijakan jangka menengah dan panjang. Penguatan tata kelola pengetahuan, keadilan prosedural dalam pendataan, serta integrasi lintas sektor menjadi fondasi utama untuk memastikan pri
Badan Riset
Inovasi Nasional
Peneliti Pusat Riset Kependudukan
Handoyo
Proses
Ketika
Padahal
Jakarta
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY