Gratispol 2026: Pemprov Kaltim Perluas Jaminan Biaya UKT Mahasiswa

apakabar.co.id, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan program pembiayaan pendidikan Gratispol pada tahun 2026. 

Program ini memberikan jaminan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa daerah di semua jenjang pendidikan, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa kebijakan tahun 2026 berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 bantuan UKT hanya berlaku bagi mahasiswa semester baru, maka pada 2026 cakupannya diperluas untuk seluruh mahasiswa aktif.

“Untuk Gratispol, semua mahasiswa Kaltim yang memenuhi syarat mendapatkan UKT pada 2026. Berbeda dengan 2025 yang hanya berlaku untuk semester baru,” ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis (8/1).

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan daerah.

Pada tahap awal 2026, pendaftaran program Gratispol diprioritaskan bagi mahasiswa lama atau yang masih berstatus aktif, mulai dari semester dua hingga semester delapan. Mahasiswa diminta segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan karena pendaftaran akan ditutup pada 10 Januari 2026.

Pemprov Kaltim, kata Sri Wahyuni, mengimbau mahasiswa dan perguruan tinggi untuk proaktif dalam menyosialisasikan program ini agar tidak ada calon penerima yang tertinggal akibat keterbatasan informasi.

Gratispol 2026 dirancang dengan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Untuk mahasiswa Profesi dan Strata 2 (S2), bantuan diberikan maksimal hingga semester empat.

Sementara itu, mahasiswa Diploma 3 (D3) dan Strata 3 (S3) memperoleh pembiayaan hingga semester enam. Untuk jenjang Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1), biaya kuliah ditanggung hingga semester delapan. 

"Adapun mahasiswa Spesialis Satu (Sp-1) mendapatkan pembiayaan hingga semester sepuluh," ujarnya.

Skema tersebut diharapkan bisa mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga.

Sri Wahyuni kembali menegaskan bahwa program Gratispol pendidikan merupakan prioritas utama, meskipun terjadi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Pemprov Kaltim kini menyusun struktur anggaran dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengorbankan program-program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah efisiensi dilakukan dengan menyesuaikan volume kegiatan pendukung, termasuk mengurangi kuota program perjalanan religi atau umrah gratis.

Penghematan pada pos kegiatan sekunder ini, terang Sri Wahyuni, memungkinkan pemerintah mengamankan alokasi dana untuk program prioritas, seperti beasiswa pendidikan dan peningkatan layanan publik.

Selain menjaga keberlanjutan Gratispol, Pemprov Kaltim juga berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Caranya dengan menyeimbangkan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana transfer dari pusat agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada satu sumber anggaran.

"Langkah ini menjadi bagian strategi jangka panjang dalam memastikan program-program sosial, khususnya di bidang pendidikan, tetap berjalan stabil di tengah dinamika ekonomi," jelas Sri Wahyuni,

Melalui perluasan Gratispol 2026, Pemprov Kaltim berharap semakin banyak generasi muda yang memperoleh kesempatan belajar tanpa terbebani biaya. 

Pendidikan yang merata dan terjangkau diyakini menjadi kunci utama untuk menciptakan Kalimantan Timur yang maju, mandiri, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.